RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras bagi masyarakat miskin periode Juli–September 2026. Di Kota Bandung, bantuan tersebut menyasar sekitar 143 ribu penerima yang tersebar di 30 kecamatan.
Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kilogram beras. Total beras yang disiapkan untuk penyaluran di Kota Bandung mencapai sekitar 4.900 ton.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat.
“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Bu Lok dari Badan Pangan Nasional, Pak Gin-Gin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bersama Bu Camat Antapani dan Pak Lurah Antapani Tengah. Saat ini sedang berlangsung penyaluran bantuan pangan nasional khusus untuk warga miskin di Kelurahan Antapani Tengah. Total penerima ada 665 orang,” ujar Farhan seusai Launching Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Periode Juli–September 2026 di Kantor Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Kamis 27 Agustus 2026.
Farhan menyebut, berdasarkan asesmen pemerintah dan masukan dari anggota DPRD, terdapat sekitar 200 warga yang sebelumnya masuk kategori desil 1 hingga 4 namun kini keluar dari kategori tersebut.
Menurutnya, seluruh penerima bantuan dalam penyaluran kali ini merupakan warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4. Di Kelurahan Antapani Tengah, total bantuan yang disalurkan mencapai 19,95 ton beras.
Ia menilai, persoalan data penerima bantuan perlu mendapat perhatian karena kondisi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem.
“Banyak perdebatan soal pembagian desil 1 sampai 10. Tadi saya mendengar langsung dari salah satu Pekerja Sosial Masyarakat (Peksos), ada kelompok masyarakat yang secara nyata seharusnya masuk desil 1–5, ternyata masuk ke desil 9. Makanya verifikasi dan validasi lapangan sangat diperlukan,” katanya.
Untuk mengantisipasi warga yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan, Pemkot Bandung menyiapkan bantuan penyangga melalui sejumlah perangkat daerah. Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari Dinas Sosial, tetapi juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, serta perangkat daerah lainnya.
Farhan mengatakan, warga yang tiba-tiba keluar dari kategori desil 1–5 akan menjadi bahan evaluasi melalui musyawarah kelurahan dan pendataan ulang. Pemerintah juga akan menampung masukan dari anggota DPRD terkait kondisi warga di lapangan.
Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Bandung Kanwil Jawa Barat, Yanto Nurdianto, mengatakan Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September 2026.
“Di Kota Bandung sendiri, jumlah penerima Pangan Beras Sejahtera itu 143.000 orang. Memang ada penurunan sekitar 2 persen dari sebelumnya,” ucapnya.
Menurutnya, sebelum penyaluran dilakukan, Bulog bersama dinas terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Sosial, telah melakukan pemeriksaan kualitas beras di gudang pada pekan sebelumnya.
Penyaluran bantuan mulai dilakukan pada pekan ini dan sejauh ini telah menjangkau empat dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Bulog menargetkan seluruh bantuan selesai disalurkan paling lambat 20 September 2026.
“143.000 orang dikalikan 30 kilogram, kurang lebih 4.900 ton untuk Kota Bandung,” katanya.
Yanto menjelaskan, data penerima bantuan berasal dari Data Sosial Ekonomi Tunggal yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Karena itu, perubahan jumlah penerima bukan merupakan kewenangan Bulog.
“Penurunan jumlah penerima bukan kewenangan Bulog. Bulog hanya bertugas menyediakan dan menyalurkan berasnya. Perihal naik turunnya jumlah penerima sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial, kami tidak mengatur data tersebut,” jelasnya.
Ia mengutarakan, bantuan pangan tersebut bertujuan meringankan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan daya beli, serta membantu mengendalikan inflasi. Dengan mendapatkan bantuan beras, pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pangan dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Selain bantuan pangan, Bulog juga menjalankan program SPHP Beras Sejahtera Pangan Harapan untuk menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Beras tersebut dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram di gudang Bulog dan sekitar Rp12.500 per kilogram melalui pengecer.
“Masyarakat bisa membeli beras dengan harga terjangkau, terlebih lagi saat ini sudah melewati masa panen,” tandasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....