Musda Golkar Kabupaten Bandung: Petahana Digoyang, Figur Populer Masuk Bursa

RRI.CO.ID, Soreang - Bursa calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda).

Pertarungan kali ini dinilai bukan hanya sebagai perebutan kursi ketua, tetapi menjadi penentu arah masa depan Golkar untuk kembali merebut dominasi politik di salah satu lumbung suara terbesar di Jawa Barat.

Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Jamparing Institute, Dadang Risdal Azis, menilai Golkar tengah berada di persimpangan penting. Menurutnya, kontestasi yang berkembang memperlihatkan pertarungan kekuatan struktur partai, patronase elite, hingga figur dengan daya tarik elektoral.

"Musda ini bukan hanya soal memilih ketua, tetapi menentukan strategi Golkar untuk bangkit dan kembali menjadi kekuatan utama di Kabupaten Bandung," ujar Risdal di Soreang, Senin 6 Juli 2026.

Risdal memetakan sedikitnya lima figur yang saat ini memiliki peluang dalam perebutan kursi Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, Sugiyanto, dinilai masih menjadi kandidat kuat karena menguasai mesin organisasi hingga tingkat Pengurus Kecamatan (PK).

Sebagai petahana, ia memiliki keuntungan dari jaringan struktural yang selama ini menjadi pemilik suara dalam Musda.

Namun, menurut Risdal, posisi tersebut juga menghadapi tantangan. Kejenuhan kepengurusan dan tuntutan regenerasi menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan jika ingin mempertahankan dukungan.

Di sisi lain, muncul nama Agung Yansunsan yang dinilai memiliki kekuatan besar dari jalur elite partai. Anggota DPRD Jawa Barat itu disebut memperoleh dukungan politik dari anggota DPR RI Haji Anang Susanto, serta memiliki kedekatan dengan Ketua DPD Golkar Jawa Barat periode 2025–2030, Daniel Mutaqien Syafiuddin.

"Jika dukungan elite provinsi mampu diterjemahkan menjadi konsolidasi di tingkat daerah, peluang Agung sangat besar. Tetapi pendekatan yang terlalu bertumpu pada kekuatan dari atas juga berpotensi memunculkan resistensi di akar rumput," kata Risdal.

Figur lain yang masuk dalam peta persaingan adalah Firman B. Sumantri. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Firman dinilai memiliki modal kuat dalam memahami persoalan daerah serta kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik.

Risdal menilai Firman berpotensi menjadi figur kompromi apabila terjadi kebuntuan di antara faksi-faksi yang bersaing.

Sementara itu, nama Sahrul Gunawan juga disebut memiliki peluang karena popularitasnya yang tinggi di tengah masyarakat. Menurut Risdal, Wakil Bupati Bandung tersebut merupakan magnet elektoral yang mampu menarik pemilih muda dan kelompok mengambang.

Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar Sahrul adalah mengubah popularitas publik menjadi dukungan nyata dari pemilik hak suara dalam Musda yang berasal dari struktur internal partai.

Selain empat nama tersebut, Risdal juga memasukkan TB Raditya Indrajaya sebagai figur alternatif. Ketua Ardin Jawa Barat itu dinilai membawa perspektif profesional dalam pengelolaan organisasi dan memiliki jaringan dunia usaha yang dapat memperkuat logistik politik partai.

"Namun karena berasal dari luar parlemen, ia harus mampu meyakinkan kader bahwa komitmennya terhadap Golkar bukan hanya untuk kepentingan sesaat, melainkan jangka panjang," ujarnya.

Melihat komposisi tersebut, Risdal menilai pertarungan Musda berpotensi mengerucut pada tiga kekuatan utama, yakni kubu petahana yang menguasai struktur, kubu elite yang memiliki patronase politik, serta kelompok pembaru yang menawarkan modernisasi organisasi.

Ia mengingatkan, siapa pun yang terpilih nantinya harus mampu mengakhiri kontestasi tanpa meninggalkan perpecahan internal. "Musda harus menjadi momentum rekonsiliasi, bukan melahirkan polarisasi baru. Jika benturan antar-faksi tidak dikelola dengan baik, stabilitas organisasi justru akan terganggu," katanya.

Menurut Risdal, Golkar Kabupaten Bandung juga dituntut melakukan transformasi organisasi agar tidak hanya menjadi kendaraan perebutan kekuasaan, tetapi kembali menjadi partai yang menghasilkan gagasan dan kebijakan publik.

Ia berharap kepemimpinan baru mampu membawa modernisasi melalui penguatan riset kebijakan, digitalisasi organisasi, dan regenerasi kader agar Golkar lebih adaptif menghadapi dinamika politik ke depan.

"Harapan masyarakat bukan hanya melihat Golkar menang dalam kontestasi politik, tetapi juga mampu menjadi kekuatan yang kritis, konstruktif, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat Kabupaten Bandung," pungkasnya.