Instruksi Pusat Tidak Ada DOB, Buky: Hal yang Logis, Ditengah Kondisi Sulit saat Ini

RRI.CO.ID, Bandung - Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menilai kebijakan pemerintah pusat yang masih mempertahankan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan langkah yang realistis di tengah kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pembentukan daerah baru membutuhkan dukungan anggaran yang besar sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

"Saya setuju dengan kebijakan pemerintah pusat untuk belum merealisasikan daerah otonomi baru, karena memang kondisi fiskal saat ini harus menjadi pertimbangan utama," kata Buky di DPRD Jabar, Senin, 6 Juli 2026.

Meski mendukung moratorium, Buky mengingatkan bahwa Jawa Barat sejak lama telah mengusulkan pembentukan sejumlah DOB. Ia menyebut sedikitnya terdapat sekitar 10 usulan yang telah memenuhi persyaratan administratif, tetapi seluruhnya masih tertahan karena kebijakan pemerintah pusat.

"Dari Jawa Barat sudah cukup lama mengajukan DOB. Kalau tidak salah ada sekitar sepuluh usulan yang sudah memenuhi syarat, tetapi kita juga tahu saat ini masih ada moratorium," ujarnya.

Menurut Buky, besarnya dorongan pemekaran di Jawa Barat bukan semata-mata untuk menambah wilayah administratif. Aspirasi tersebut juga dipengaruhi keinginan agar beban pelayanan publik di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memperoleh dukungan fiskal yang lebih proporsional.

"Kenapa Jawa Barat begitu bersemangat mengusulkan DOB? Karena mungkin juga ada kaitannya dengan transfer dana pusat ke daerah yang salah satu pertimbangannya memperhatikan jumlah kabupaten dan kota," jelas Buky.

Ia menjelaskan, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang melampaui Jawa Tengah maupun Jawa Timur, tetapi jumlah kabupaten dan kotanya lebih sedikit. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap formula pembagian dana transfer dari pemerintah pusat.

"Penduduk Jawa Barat paling banyak, bahkan lebih banyak dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi jumlah kabupaten dan kotanya lebih sedikit, sehingga yang diharapkan adalah adanya keseimbangan," katanya.

Karena itu, Buky menilai pemerintah pusat perlu menyiapkan solusi apabila moratorium DOB tetap dipertahankan. Salah satu alternatif yang diusulkannya ialah menyempurnakan skema transfer dana pusat ke daerah dengan memberikan bobot lebih besar pada jumlah penduduk.

"Kalau daerah otonomi baru sekarang belum memungkinkan karena pemerintah pusat sedang menyempurnakan sistem fiskal nasional. Mungkin jalan tengahnya, dana transfer pusat ke daerah lebih mempertimbangkan jumlah penduduk," ungkap Buky.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut dinilai lebih memungkinkan diterapkan dalam waktu dekat dibanding membuka kembali pembentukan daerah baru yang membutuhkan pembiayaan besar. Dengan demikian, kebutuhan fiskal daerah berpenduduk besar tetap dapat diakomodasi tanpa membebani anggaran negara secara signifikan.

"Daerah otonomi baru membutuhkan anggaran yang cukup besar, apalagi kalau jumlahnya sampai sepuluh. Nanti bisa dicari solusi lain melalui kebijakan fiskal," tutup Buky.