RRI.CO.ID, Cimahi - Keberhasilan Kota Cimahi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menjadi salah satu capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun di balik prestasi tersebut, Pemerintah Kota Cimahi menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiyana saat memaparkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi Kamis 25 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan integritas dan akuntabilitas pemerintahan.

“Alhamdulillah, Kota Cimahi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-13 kali berturut-turut, namun WTP bukan garis finish,” ujar Ngatiyana.

Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2025 yang mencapai Rp74,3 miliar. Menurutnya, Silpa tidak boleh dipandang sekadar sebagai sisa anggaran, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

“Kita harus bergeser dari pola pikir berorientasi serapan menjadi berorientasi manfaat dan hasil, serta menelusuri akar masalah dari setiap program yang belum terserap,” ucapnya.

Berdasarkan laporan neraca daerah per 31 Desember 2025, total aset Pemerintah Kota Cimahi tercatat sebesar Rp3,11 triliun. Sementara itu, kewajiban daerah mencapai Rp34,36 miliar dan ekuitas sebesar Rp3,08 triliun, yang menunjukkan kondisi keuangan daerah tetap kuat dan terkendali.

Meski memiliki fundamental keuangan yang sehat, Ngatiyana mengingatkan bahwa besarnya aset daerah harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Penatausahaan, pengamanan, dan optimalisasi aset perlu terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat lebih besar bagi pelayanan publik.

Menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks, Pemkot Cimahi juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“WTP adalah tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat budaya kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi,” kata Ngatiyana.