‎Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu, perbaikan jalan berlubang di lokasi kejadian harus segera dilakukan meskipun status ruas jalan tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

‎Farhan mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi dan menegaskan pemerintah tidak boleh berpangku tangan hanya karena persoalan kewenangan administrasi.

‎“Bagaimanapun juga, baik itu jalan provinsi, jalan nasional maupun jalan kota, yang menjadi korban adalah warga Kota Bandung. Karena itu kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan,” ujar Farhan, Jumat 19 Juni 2026.

‎Berdasarkan hasil analisis awal pihak kepolisian, kecelakaan bermula ketika pengendara sepeda motor berupaya mendahului kendaraan lain. Pada saat yang sama terdapat pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga pengendara berusaha menghindar.

‎Saat melakukan manuver tersebut, sepeda motor masuk ke bagian jalan yang berlubang. Kondisi itu menyebabkan pengendara kehilangan kendali dan terjatuh. Nahas, dari arah yang sama melaju sebuah bus yang kemudian terlibat dalam kecelakaan tersebut hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

‎Meski kecelakaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, Farhan menilai kondisi infrastruktur jalan tetap harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Menurutnya, keberadaan jalan berlubang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan dan harus segera ditangani.

‎“Hasil analisis kepolisian memang seperti itu. Tetapi apa pun penyebabnya, jalan yang berlubang tetap harus segera diperbaiki agar tidak memakan korban berikutnya,” katanya.

‎Farhan menambahkan, Pemkot Bandung akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar proses penanganan dan perbaikan jalan dapat dilakukan secepat mungkin.

‎Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur di Kota Bandung, terutama pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

‎“Pemerintah tidak boleh saling menunggu. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada memperdebatkan kewenangan,” tandasnya.