Maulana Yusuf Kritik Dedi Mulyadi: Kebijakan Cuma Pakai Intuisi!, SPMB Berantakan

RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, menilai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi menunjukkan adanya pola pengambilan kebijakan yang berulang di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers Komisi V DPRD Jabar di Bandung, Kamis 18 Juni 2026.

Menurut Maulana, persoalan yang muncul tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis, melainkan berkaitan dengan pola kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan. "Saya sih tetap meyakini hasil wawancara yang pertama ketika beliau beres dilantik bahwa landasan untuk kerja beliau itu adalah intuitif. Kita tahu semualah, itu semua media juga tahu," ujar Maulana.

Ia menilai pola tersebut terlihat dari munculnya berbagai kebijakan yang diputuskan secara cepat, kemudian diikuti penyesuaian atau kebijakan baru setelah muncul persoalan di lapangan. "Dan itu dapat terbukti dari sekarang dengan adanya permasalahan ditutupi dengan janji yang lain. Itu sudah sebuah bukti," katanya.

Maulana mencontohkan keputusan mengenai penanganan sekitar 78 ribu calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Menurutnya, keputusan mengenai kebutuhan anggaran diumumkan dalam waktu singkat tanpa melalui proses perencanaan yang memadai.

"Ketika ada 78.000 yang tidak masuk, dengan mudahnya diputuskan di hari itu anggarannya ditentukan segitu. Seharusnya ini menjadi contoh besar bagi masyarakat bahwa tidak seperti itu. Masuk ke dalam perencanaan itu adalah bagian dari bukti pengawasan," ujarnya.

Ia menegaskan, setiap kebijakan pemerintah seharusnya melalui tahapan perencanaan yang jelas. Menurutnya, keputusan yang bersifat mendadak berpotensi mengabaikan fungsi pengawasan. "Ketika misalkan dadakan, lantas posisi pengawasannya sebelah mana?" katanya.

Maulana juga menyoroti pentingnya peran Sekretaris Daerah (Sekda) dalam memastikan gagasan kepala daerah dapat diterjemahkan secara tepat oleh perangkat teknis. Ia mengibaratkan Sekda sebagai "Dewa Hermes", pembawa pesan yang menjembatani ide pimpinan dengan pelaksana kebijakan di lapangan.

"Bola aktifnya itu ada di Sekda sebagai si Dewa Hermes, pembawa pesan. Penerjemahnya di situ. Jadi terkadang error-nya ini enggak mesti dari pembawa ide. Penerjemahnya juga harus paham betul bahwa si penggagasnya seperti apa," ujar Maulana.

Menurutnya, perangkat teknis harus sudah siap menerjemahkan setiap kebijakan dengan dukungan sistem dan sumber daya yang memadai. "Ketika si penggagasnya menginginkan A, penyampainya juga harus selaras menyampaikan tanpa ada penambahan atau pengurangan, dan pelaksana teknis sudah ready," katanya.

Maulana mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berbeda dengan mekanisme internal eksekutif. Jika gagasan di lingkungan dinas dapat disampaikan secara lisan, maka kepada DPRD seluruh kebijakan harus disertai dokumen resmi.

"Ke dinas itu tanpa sebuah dokumen, ide. Nih gubernur pengen A, B, C, D, buatin dokumennya. Tetapi ke kami enggak bisa. Karena kami punya tugas yang lain, yaitu pengawasan. Minimal ada dokumen," ujarnya.

Ia menyebut persoalan perubahan skor pada sistem SPMB menjadi salah satu contoh lemahnya dokumentasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. "Buktinya apa? Teknis Maung terjadi kesalahan hitungan skor. Rame dipasang di aplikasi, tiba-tiba direvisi. Berarti ke kitanya masuk enggak? Enggak ada," katanya.

Karena itu, Maulana menilai tata kelola kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu diperbaiki agar setiap program memiliki perencanaan yang matang, terdokumentasi, serta didukung koordinasi yang baik antara pimpinan, Sekda, dan pelaksana teknis.

"Jadi bedanya ketika gagasan sampai ke pelaksana teknis, omongan saja enggak usah ada dokumennya. Ke kami harus ada dokumennya sebagai bentuk pengawasan. Oh benar ini sesuai dokumen, sesuai perencanaan. Itu saja," pungkasnya.