Tak Cukup Minta Maaf, DPRD Jabar Desak Pemprov Tanggung Jawab Atas Kisruhnya SPMB

RRI.CO.ID, Bandung - Gelombang protes terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) di Jawa Barat dinilai telah mencapai titik krusial. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik), untuk bertanggung jawab penuh atas kekacauan sistem pendaftaran yang dinilai merugikan ratusan ribu masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, menyatakan bahwa carut-marutnya pelaksanaan SPMB tahun ini bukan lagi sekadar kendala teknis biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori mal-administrasi. Pihaknya menemukan banyak laporan fatal, mulai dari sistem scoring yang tidak akurat, ketidakjelasan kuota pada jalur prestasi, akademik, domisili, hingga jalur afirmasi yang membingungkan para operator di lapangan.

"Saya melihat banyak kerugian yang dirasakan masyarakat dengan sistem yang tidak siap untuk diubah lagi. Keduanya, penyelenggaraan ini terlalu dipaksakan. Kami di Komisi V menganggap ini persoalan yang sangat serius," kata Siti Muntamah Oded saat dihubungi, Kamis 18 Juni 2026.

Politisi Perempuan dari Fraksi PKS itu mengungkapkan salah satu kasus konkret yang mencerminkan rapuhnya sistem digitalisasi pendidikan saat ini. Ia mencontohkan seorang calon siswa yang mendaftar di SMA Negeri 1 Cimahi namun dinyatakan tidak diterima, lalu bergeser ke pilihan kedua di SMA 3 Cimahi dan tetap tertolak. Ironisnya, saat disalurkan ke SMA 1 Cimahi siswa tersebut berada di posisi aman urutan ke-24, data beserta dokumen digital siswa tersebut mendadak hilang tanpa jejak dari sistem aplikasi.

Ketidaksiapan sistem ini diperparah oleh buruknya rantai koordinasi pelayanan pengaduan, mulai dari tingkat satuan pendidikan hingga Kantor Cabang Dinas (KCD). Bahkan, hal ini menimbulkan rasa frustasi bagi orang tua sendiri, akibat mencari kepastian nasib anak-anak mereka.

"Secara media sosial sudah banyak sekali keluhan masuk, bahkan saya membuka aduan di akun pribadi dan yang memberikan aduan itu di atas 640 komentar dengan jangkauan lebih dari 230.000 yang melihat dan menanggapi. Artinya, ini adalah sesuatu yang nyata dan serius. Dampaknya mahal, mengganggu mental health dan psikologis anak-anak kita," tutur legislator perempuan tersebut.

Lebih lanjut, Siti Muntamah menekankan bahwa pernyataan maaf yang sebelumnya dilontarkan oleh jajaran eksekutif, termasuk Gubernur dan Dinas Pendidikan, sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah. DPRD Jawa Barat mendesak adanya tindakan nyata berupa perbaikan total pada aksesibilitas aplikasi serta peningkatan kapasitas bimbingan teknis bagi para operator sekolah agar mampu melayani masyarakat dengan optimal.

"Meskipun Pak Gubernur dan Dinas Pendidikan sendiri sudah minta maaf, tapi tidak cukup dengan minta maaf saja. Secepatnya aplikasi itu harus bisa diakses secara baik. Selain karena faktor sistem yang error, faktanya banyak operator di lapangan belum familiar karena sosialisasi dari perencanaan awal yang sangat kurang," tegas Siti.

Menyikapi polemik ini, Komisi V DPRD Jawa Barat berencana mengambil sikap formal institusi dengan melayangkan surat tuntutan pertanggungjawaban resmi yang akan dirilis melalui konferensi pers sore ini. Langkah tersebut diambil setelah fungsi pengawasan, pemanggilan berkala, dan koordinasi dini yang diupayakan dewan sebelum pelaksanaan SPMB seolah diabaikan oleh pihak eksekutif.

Siti Muntamah juga menyoroti kebijakan sepihak Gubernur mengenai janji pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang terlempar ke sekolah swasta melalui skema Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Komisi V menyayangkan langkah eksekutif yang menafikan peran legislatif dalam merumuskan skema anggaran bantuan tersebut.

"Tentu yang juga kita soroti adalah keterkaitan kebijakan Gubernur untuk memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak bisa masuk ke SPMB ke sekolah swasta atau SSK. Harapannya sih kami sebagai anggota DPRD ya diajak ngobrol lah dalam merumuskan kebijakan anggaran tersebut," pungkas Siti.