Soroti SPMB, PA GMNI Jabar Desak Skema Beasiswa Siswa Tertolak Dibuka

RRI.CO.ID, Bandung - Rencana ambisius Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyalurkan beasiswa bagi puluhan ribu calon siswa yang tertolak di sekolah negeri mendapatkan atensi serius dari berbagai kalangan. Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengingatkan bahwa kebijakan strategis seperti ini tidak boleh sekadar menjadi jargon politik, melainkan harus ditopang oleh kesiapan administrasi yang matang agar tidak memicu kegaduhan baru di tengah masyarakat.

Langkah pemberian bantuan ini mencuat di tengah pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Maung dan PCMB yang masih eror serta belum mendapatkan titik terang . Ineu menegaskan, implementasi program yang menargetkan sekitar 70 ribu calon siswa tidak lolos seleksi tersebut harus dikawal ketat, terutama pada aspek pemetaan kriteria penerima manfaat secara objektif.

"Kemarin sudah rapat itu karena ada masukan-masukan terkait dengan proses administrasi penerimaan siswa. Yang mana kemarin juga kita sudah sampaikan, program yang bagus juga harus didukung kesiapan teknis dan administrasi untuk pelaksanaan dari program yang bagus tersebut," ujar Ineu Purwadewi Sundari saat diwawancarai RRI Bandung, Kamis 18 Juni 2026.

Menurut Ineu, niat baik pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tereliminasi dari sekolah negeri patut diapresiasi. Kendati demikian, dirinya menyoroti pentingnya kejelasan kuota realisasi, mengingat kapasitas anggaran daerah sering kali tidak sebanding dengan total jumlah siswa yang terdepak dari sistem seleksi negeri.

Politisi perempuan ini memaparkan bahwa hingga saat ini, pemetaan angka riil di lapangan mengenai perbandingan antara jumlah anak yang tertolak dengan ketersediaan kuota beasiswa belum sepenuhnya tuntas. Di sisi lain, keberadaan sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat juga harus ditempatkan sebagai mitra strategis, karena selama ini sektor swastalah yang menjadi jaring pengaman ketika daya tampung sekolah negeri sudah tidak lagi memadai.

Ineu mendesak pihak penyelenggara SPMB Sekolah Maung maupun Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) untuk mengedepankan asas transparansi guna menghindari kecurigaan publik. Tanpa adanya mekanisme seleksi beasiswa yang terbuka dan akuntabel, kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan penyaluran yang berujung pada konflik sosial antarwarga berpotensi besar untuk terjadi.

"Perlu adanya transparansi supaya di antara kita sesama warga itu tidak saling menaruh kecurigaan karena proses yang tidak terbuka. Kalau beasiswa, kan proses untuk memperolehnya harus jelas, karena banyak masyarakat juga yang sama-sama merasa berhak untuk mendapatkan itu," tegas Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Lebih jauh, PA GMNI Jawa Barat mendorong legislatif dan eksekutif untuk duduk bersama dalam mengevaluasi proses sosial serta kendala berkala yang selalu berulang setiap tahunnya dalam masa penerimaan siswa baru. Pola sosialisasi yang masif dan terstruktur dinilai menjadi kunci utama agar masyarakat paham mengenai batasan serta regulasi yang berlaku dalam perebutan hak beasiswa tersebut.

Ia mengingatkan bahwa ketidaksiapan sistem teknis di lapangan hanya akan memicu rasa ketidakadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan ekonomi pendidikan. Keterbatasan kuota bantuan menuntut pemerintah menetapkan indikator kemiskinan dan kelayakan akademik yang presisi demi memastikan ketepatan sasaran dari anggaran yang digelontorkan.

"Padahal kan yang membutuhkan banyak, tetapi yang dapat hanya sebagian terbatas. Sehingga perlu ada mekanisme yang terbuka, transparan, dan betul-betul dilakukan, sehingga sangat bermanfaat dan yang diberikan itu membantu betul-betul orang yang membutuhkan," pungkas Ineu