Pemerhati Kritik Data SPMB Jabar,Potensi 197 Ribu Siswa Tak Masuk Sekolah Negeri

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerhati kebijakan pendidikan Dan Satriana menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelaskan secara rinci jumlah calon murid yang tidak tertampung di sekolah negeri serta memastikan kesiapan anggaran bantuan bagi siswa yang akan bersekolah di swasta.

Menurut Dan, angka 70 ribu hingga 77 ribu calon murid yang disebut tidak tertampung di sekolah negeri perlu dikaji ulang dengan membandingkannya dengan data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB).

Berdasarkan data PCMB per 10 Juni 2026, terdapat 516.867 calon murid yang telah melengkapi proses pemetaan. Sementara daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Barat hanya sekitar 319.561 siswa.

“Klaim gubernur dan Disdik Jabar soal angka calon murid yang tak tertampung di sekolah negeri perlu dibandingkan dengan data calon murid yang telah melengkapi data pemetaan calon murid baru atau PCMB pada 10 Juni 2026 yang sebanyak 516.867 calon murid. Jika dibandingkan dengan daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jabar sekira 319.561 murid, maka diperkirakan potensi calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri adalah 197.306 calon murid,” kata Dan, Rabu 17 Juni 2026.

Ia menjelaskan, pada awal pelaksanaan SPMB, sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah hanya mampu menampung 4.510 siswa. Namun, hingga 15 Juni 2026, jumlah sekolah swasta mitra bertambah menjadi 751 SMA/SMK swasta untuk mengakomodasi calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa per tahun untuk membayar dana sumbangan pendidikan dan SPP bagi siswa yang disalurkan ke sekolah swasta.

Meski demikian, Dan mempertanyakan kesiapan anggaran program tersebut. Menurut dia, anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta telah dihapus dalam APBD Murni 2026 dan diganti dengan skema beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Nilai anggaran program pengganti itu diperkirakan berkisar Rp218 miliar hingga Rp278 miliar. Namun, hingga kini belum tercantum dalam APBD Murni 2026.

“Namun, program beasiswa pengganti itu juga belum tercantum di APBD murni 2026. Sampai saat ini tengah mengupayakan pergeseran anggaran atau memasukkannya ke dalam APBD perubahan 2026 agar dana bantuan operasional siswa dapat dicairkan pada sekitar September atau Oktober,” ujarnya.

Di sisi lain, Dan menyatakan mendukung langkah pemerintah untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh akses pendidikan menengah. Namun, pelaksanaannya harus dikawal agar berlangsung transparan dan tepat sasaran.

“Memastikan kejelasan jumlah dan kriteria murid yang akan mendapat bantuan di sekolah swasta yang disampaikan lisan oleh gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan, serta memastikan alokasi anggaran tersebut dapat tersedia paling tidak dalam APBD perubahan tahun 2026 tanpa mengurangi atau menggeser biaya pendidikan lain yang diperlukan,” Pungkasnya

Dan berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait jumlah penerima bantuan, mekanisme penyaluran siswa ke sekolah swasta, serta ketersediaan anggaran agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.