Setahun Dedi–DPRD, Harmoni Politik Dipertanyakan

RRI.CO.ID, Bandung - Dinamika hubungan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan DPRD Jawa Barat dalam setahun terakhir menjadi sorotan publik. Polemik kebijakan anggaran hibah pendidikan swasta yang dinilai kurang terkomunikasikan dengan baik memperlihatkan adanya jarak komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

Pengamat politik Universitas Pasundan sekaligus peneliti Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), Fahmy Iss Wahyudy, menyebut fenomena ini relatif baru dalam politik pemerintahan Jawa Barat. Menurutnya, gubernur-gubernur sebelumnya cenderung membangun suasana harmonis dengan DPRD, sementara dalam satu tahun terakhir muncul beberapa miskomunikasi.

“Dalam konteks pemerintah daerah, DPRD itu bagian dari pemerintah provinsi, jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu komunikasi seharusnya berjalan baik-baik saja,” ujarnya, Rabu 18 Februari 2026. Fahmy menekankan pentingnya komunikasi yang solid agar kebijakan tidak menimbulkan persepsi konflik di mata publik.

Ia juga menyoroti faktor politik yang semestinya memperkuat hubungan kelembagaan. Kepala daerah dan pimpinan DPRD berasal dari basis partai yang sama, sehingga seharusnya komunikasi lebih harmonis. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada celah miskomunikasi yang perlu diperbaiki.

Polemik hibah pendidikan swasta menjadi contoh nyata. Kebijakan yang sempat disebut dihapus hingga 0 rupiah kemudian diklarifikasi oleh Gubernur Dedi bahwa bantuan tidak dihapus, melainkan dialihkan agar lebih tepat sasaran. Meski demikian, DPRD dinilai tetap membutuhkan penjelasan rinci mengenai arah kebijakan tersebut.

Fahmy menilai pola komunikasi tidak cukup hanya dilakukan dalam forum resmi. Jalur informal juga penting untuk mencegah kesalahpahaman berkepanjangan. “Mungkin selain komunikasi formal di ruang rapat, perlu juga komunikasi informal agar miskomunikasi bisa diminimalisasi,” katanya.

Ia menutup dengan pesan bahwa komunikasi eksekutif dan legislatif harus diperkuat agar prioritas pembangunan tetap proporsional. “Yang penting bagi Pemprov dan DPRD adalah memastikan pembangunan proporsional tanpa mengorbankan kepentingan lain. Karena mereka satu kesatuan, komunikasi yang baik menjadi kunci,” tandasnya.