RRI.CO.ID, Cimahi - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat menggelar Forum Praja Wibawa untuk memperkuat penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Kegiatan yang diikuti perwakilan Satpol PP dari 27 kabupaten/kota itu menjadi ruang konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika sosial yang kian kompleks.

Kepala Satpol PP Jawa Barat, Tulus Arifin, mengatakan forum tahunan tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah, akademisi, dan Komisi I DPRD Jawa Barat guna memperkuat koordinasi dalam penegakan peraturan daerah.“Peningkatan pengaduan masyarakat melalui media sosial menuntut respons yang lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Tulus usai mengikuti Forum Praja Wibawa di Gedung BPSDM Jawa Barat, Kamis 12 Februari 2026.

Tulus menegaskan Satpol PP merupakan bagian dari standar pelayanan minimal pemerintah daerah di bidang ketertiban umum. Karena itu, penguatan kelembagaan dan sinergi antar instansi dinilai menjadi kebutuhan utama untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Ia mengakui, sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana operasional, termasuk kendaraan dinas yang sudah berusia lama.“Kondisi tersebut dinilai memengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan yang menuntut kehadiran petugas secara langsung,” ucapnya.

Selain penguatan internal, Satpol PP juga mendorong dukungan publik dan media dalam membangun pemahaman bersama mengenai fungsi penertiban.“Penertiban merupakan bagian dari pelayanan dasar agar ketertiban dan kenyamanan masyarakat dapat terwujud,” kata Tulus.

Forum ini turut melibatkan akademisi untuk memberikan perspektif ilmiah dalam penyusunan kebijakan ketertiban umum. Pemerintah daerah berharap hasil forum mampu memperkuat sinergi provinsi dan kabupaten/kota sehingga penyelenggaraan ketertiban umum di Jawa Barat berjalan lebih efektif dan merata.