RRI.CO.ID, Bandung - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok di Kota Bandung masih berada dalam kondisi yang terkendali dan sesuai dengan parameter inflasi daerah. Stabilitas harga tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta keberlanjutan perekonomian kota.

Farhan menjelaskan, kunci utama pengendalian harga terletak pada kelancaran rantai pasok, khususnya untuk komoditas bahan pangan. Selama distribusi berjalan lancar dan ketersediaan stok terjaga, maka laju inflasi dapat ditekan dalam batas yang sehat.

“Pengendalian harga bahan kebutuhan pokok ini betul-betul berada dalam rentang harga yang terkendali sesuai parameter inflasi daerah. Mudah-mudahan kita masih bisa memastikan rantai pasok yang baik, khususnya untuk bahan pangan,” ujar Farhan, Senin 9 Februari 2026.

Baca Juga: Mobil Terbakar di Tol KM 126 Cimahi

Ia menyebutkan, saat ini tingkat inflasi Kota Bandung tercatat sebesar 0,269 persen. Angka tersebut dinilai masih sangat aman dan menunjukkan kondisi ekonomi yang stabil, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Barat.

“Kita mempertahankan angka inflasi di 0,269 persen. Memang sedikit lebih tinggi dari inflasi Jawa Barat, tapi jauh di bawah inflasi rata-rata nasional. Ini masih berada dalam rentang yang sangat baik, yakni antara 1,5 sampai 3,5 persen,” jelasnya.

Menurut Farhan, capaian tersebut juga mendapat apresiasi dalam rapat evaluasi pengendalian inflasi yang digelar bersama Bank Indonesia serta Wakil Gubernur Jawa Barat di Kuningan. Dalam forum tersebut, upaya Pemerintah Kota Bandung dinilai konsisten dan terukur dalam menjaga stabilitas harga.

Ia mengutarakan, dukungan lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung sejauh ini berjalan cukup solid, mulai dari pengawasan distribusi hingga koordinasi dengan daerah penghasil bahan pangan.

Selain menjaga kelancaran distribusi, Pemkot Bandung juga secara rutin menggelar bazar murah di sejumlah wilayah. 

Menurut Farhan, program tersebut memiliki dua dampak sekaligus, yakni dampak langsung bagi warga di lokasi bazar dan dampak psikologis bagi masyarakat secara luas.

“Bazar murah untuk wilayah tertentu itu efeknya langsung terasa. Tapi untuk skala kota, dampaknya lebih ke psikologis. Artinya masyarakat tahu bahwa pemerintah masih punya buffer stok dengan harga yang terjangkau,” ucapnya.

Ia menilai keberadaan buffer stok menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, sekaligus sebagai bentuk kesiapan pemerintah menghadapi potensi gejolak harga, terutama menjelang momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan.

Dalam kesempatan yang sama, Farhan juga menyinggung evaluasi satu hingga dua tahun masa kepemimpinannya di Kota Bandung. Ia mengaku salah satu hal yang paling memuaskan adalah terjaganya ruang demokrasi dan keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat.

“Yang paling memuaskan adalah tidak ada satu pun kritik yang saya bungkam. Ini adalah pemerintahan yang paling demokratis. Siapa pun boleh mengkritik,” tegasnya.

Farhan menambahkan, bahkan ketika kritik disampaikan dengan nada keras, dirinya memilih untuk tidak merespons secara represif. Baginya, menjaga ruang demokrasi merupakan bagian dari integritas dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

“Menjaga ruang demokrasi adalah bagian dari tanggung jawab dan integritas pemerintahan,” tandasnya.