RRI.CO.ID, Bandung Barat – Upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di Kabupaten Bandung Barat mulai diarahkan ke kelompok usia pelajar, seiring meningkatnya risiko perilaku berisiko di era digital. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung Barat mengintensifkan sosialisasi dan edukasi HIV/AIDS di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebagai langkah preventif jangka panjang.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi KPA Kabupaten Bandung Barat, SMP Negeri 1 Parongpong, serta mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM), dengan fokus pada peningkatan literasi kesehatan dan pembentukan perilaku hidup sehat sejak usia dini.

Ketua Pelaksana Harian KPA Kabupaten Bandung Barat, Lilly Koesmadi Antoro, mengatakan bahwa perubahan pola interaksi masyarakat pascapenutupan sejumlah lokalisasi turut menggeser potensi risiko penularan HIV/AIDS ke ruang digital.

“Pola pergaulan dan interaksi kini banyak terjadi melalui aplikasi daring. Jika tidak dibarengi edukasi yang kuat, anak-anak sangat rentan terpapar perilaku berisiko,” kata Lilly di SMP Negeri 1 Parongpong, Rabu 4 Februari 2026.

Baca juga : Sumedang Siap Jadi Percontohan Rantai Pasok Lokal MBG​

Menurutnya, pemilihan sasaran pelajar SMP merupakan upaya pengenalan awal agar siswa memiliki pemahaman dasar mengenai HIV/AIDS sebelum menghadapi tekanan sosial dan arus informasi yang semakin kompleks.

“Anak-anak SMP saat ini sudah akrab dengan gawai. Edukasi sejak dini penting agar mereka memahami batasan dan risiko, termasuk bahaya HIV/AIDS. Pengawasan dan pendampingan harus berjalan bersama, guru dan orang tua memiliki peran strategis dalam membimbing anak agar bijak memanfaatkan teknologi,” kata Lilly.

KPA Bandung Barat menilai, pencegahan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan hanya melalui sekolah. Keterlibatan orang tua dan guru menjadi faktor kunci dalam membentuk ketahanan anak terhadap dampak negatif penggunaan teknologi digital.

Di luar sektor pendidikan, KPA juga mendorong penguatan peran masyarakat melalui pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA) di tingkat desa. Program ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga tenaga kesehatan, sebagai ujung tombak penanggulangan HIV/AIDS berbasis komunitas.

Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Dari total 165 desa di Kabupaten Bandung Barat, baru sekitar 54 desa yang telah membentuk WPA.

“Kami berharap dukungan lintas sektor semakin kuat agar program pencegahan HIV/AIDS dapat menjangkau seluruh desa,” ujarnya.