RRI.CO.ID, Tasikmalaya - Wakil Walikota Tasikmalaya Diky Chandra menanggapi banyaknya tudingan terkait Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah Pemberi Harapan Palsu (PHP). Kata Diky, baginya hal ini harus disikapi dengan bijak.

Maka Ia menginginkan ada Forum Grup Discussion (FGD) khusus dengan Bapelitbangda pasca Musrenbang yang dilakukan. “Intinya untuk memilah, mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan,” ujarnya, usai menghadiri Musrenbang Kecamatan Bungursari, Rabu 28 Januari 2026.

Setelah itu lanjut Diky, hasilnya sesuai kebutuhan, akan dipilih dan disesuaikan dengan targetan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), agar bisa dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik oleh pimpinan maupun Pokok Pikiran (Pokir) yang tetap intinya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Baca juga:Pencarian Hari Kelima, Tim SAR Evakuasi Dua Korban​

Dengan demikian lanjut Wakil Wali Kota Tasikmalaya, dari sekian banyak kebutuhan, sudah dapat dipastikan, ada yang tidak terealisasi. ”Jadi ajuan kebutuhan- kebutuhan ini yang nantinya, menjadi prioritas ajuan ke pemerintah pusat. Siapa tahu ada yang selaras dengan program kementerian atau provinsi melalui program yang ada di provinsi,” katanya. 

Selain itu kata Diky, di sisi lain bisa juga melalui swasta yang seyogyanya memiliki CSR. Namun, kata dia, semuanya harus diawali dengan tidak memberi harapan yang disebut palsu kepada masyarakat. 

“Iya semuanya harus terencana dan sesuai dengan kemampuan yang realistis sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Diharapkan dengan pola seperti ini kata Diky, Musrenbang benar- benar menjadi perencanaan pembangunan, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.