RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam memperkuat pengawasan kawasan Bandung Utara sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terulangnya bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap wilayah Kota Bandung.

Farhan menyebutkan, secara geografis Kota Bandung berada pada posisi sebagai wilayah hilir yang menerima dampak dari perubahan tata guna lahan serta kondisi alam di kawasan Bandung Utara. Oleh karena itu, Pemkot Bandung harus lebih siap, sigap, dan antisipatif dalam menghadapi berbagai potensi bencana, seperti banjir dan longsor.

“Kota Bandung ini posisinya sebagai penerima akibat. Jadi kita memang harus lebih siap dan lebih antisipasi menghadapi dampak-dampak tersebut,” ujar Farhan usai menghadiri kegiatan Launching Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) di Alun-Alun Ujungberung, Senin 26 Januari 2026.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung saat ini terus melakukan koordinasi lintas sektor serta mulai menerapkan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana. Hingga saat ini, baru terdapat satu titik sensor ketinggian muka air yang terpasang di Sungai Cikapundung.

“Sekarang ini baru satu titik di Sungai Cikapundung yang punya sensor. Kalau airnya naik dengan sangat deras, kita bisa langsung mengetahui. Ke depan, kita akan mencari beberapa titik lain untuk dipasangi teknologi sensor serupa,” jelasnya.

Farhan menuturkan, kawasan yang menjadi perhatian utama membentang dari Gunung Burangrang hingga Gunung Manglayang, yang mencakup wilayah Bandung Utara dari sisi barat hingga timur. Kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sangat memengaruhi kondisi hidrologi Kota Bandung.

Baca juga:Pilu di Pasirlangu, Adria Menunggu Pencarian 10 Keluarganya

Sejumlah sungai besar yang melintasi Kota Bandung, seperti Sungai Cikapundung, Cidurian, dan beberapa aliran lainnya, menjadi fokus pemantauan intensif karena berpotensi membawa dampak langsung apabila terjadi perubahan ekstrem di kawasan hulu.

Selain penguatan sistem peringatan dini, Pemkot Bandung juga menargetkan penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari strategi jangka menengah hingga panjang dalam pengurangan risiko bencana.

Saat ini, proses penghitungan ulang luasan RTH tengah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Cipta Bintar) Kota Bandung bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Target kita jelas, menambah RTH. Perhitungan barunya sedang dilakukan. Selain itu, saya juga akan mencari kemungkinan dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk membuka atau menambah RTH di Kota Bandung,” ungkapnya.

Ia bahkan membuka peluang dilakukannya relokasi maupun penataan ulang ruang kota guna mengejar target proporsi RTH minimal 30 persen sebagaimana ketentuan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menekan potensi bencana di masa mendatang.

Terkait kesiapsiagaan anggaran, Farhan memastikan Pemkot Bandung masih memiliki cadangan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dapat dimobilisasi sewaktu-waktu apabila terjadi kondisi darurat bencana. Meski sebagian anggaran telah digunakan untuk penanganan persoalan sampah, dana cadangan tetap disiapkan.

“Cadangan kas kita insyaallah masih aman dan bisa dengan mudah dialihkan apabila terjadi bencana,” tandasnya.