RRI.CO.ID, Bandung – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kota Bandung terus berinovasi dalam meningkatkan kecepatan dan efektivitas layanan pemadaman serta penyelamatan masyarakat. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pemanfaatan teknologi drone. Pada tahun 2026, Damkarmat Kota Bandung menargetkan penggunaan total 14 unit drone untuk mendukung operasional di lapangan.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmatan Kota Bandung, Soni Bakhtiar, mengatakan bahwa pengadaan drone tersebut berasal dari dua sumber anggaran, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Drone yang dari APBD ada dua unit. Sementara untuk DAK, kita mengajukan total 12 drone, terdiri dari delapan unit untuk empat UPT dan tambahan empat unit untuk Mako pusat. Jadi total keseluruhan ada 14 drone yang direncanakan digunakan pada tahun 2026,” ujar Soni, Senin 12 Januari 2026.

Baca juga:Damkar Kota Bandung Ajukan Rp.270 Miliar Perkuat Sarpras

Menurut Soni, penggunaan drone menjadi solusi efektif dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, seperti kawasan permukiman padat dan gang-gang sempit. Dengan teknologi ini, proses identifikasi titik api hingga penanganan awal dapat dilakukan lebih cepat.

“Selama ini, di daerah kumuh atau kawasan padat penduduk, mobil pemadam sering kali tidak bisa masuk. Dengan drone, percepatan penanganan bisa kita lakukan, baik untuk pemadaman maupun penyelamatan,” jelasnya.

Damkarmatan Kota Bandung akan mengoperasikan dua jenis drone utama. Pertama, drone sprayer yang mampu mengangkat selang dan nozzle untuk membantu proses pemadaman dari udara. Kedua, drone yang berfungsi untuk dropping peralatan pemadam maupun perlengkapan penyelamatan di lokasi-lokasi ekstrem.

“Drone ini kita pilih berdasarkan hasil analisis dan strategi yang sudah kita susun. Selain untuk pemadaman, drone juga bisa digunakan untuk evakuasi, misalnya di gedung tinggi, lokasi banjir, atau daerah longsor yang sulit dijangkau petugas,” tambahnya.

Untuk pengadaan melalui APBD, dua unit drone dialokasikan dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 miliar per unit atau total Rp2,4 miliar. Sementara itu, pengajuan melalui DAK mencakup 12 unit drone yang akan didistribusikan ke seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkarmatan serta Mako pusat.

Soni berharap pengajuan DAK tersebut dapat disetujui dan direalisasikan pada tahun 2026, sehingga seluruh rencana penguatan armada berbasis teknologi dapat segera diterapkan.

“Mudah-mudahan DAK ini bisa terealisasi pada 2026. Kalau terealisasi, maka di tahun tersebut kita sudah bisa mengoperasikan seluruh drone yang direncanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.