Kolaborasi Global Perkuat Mitigasi Bencana Aceh Berkelanjutan Bersama

RRI.CO.ID, Bandung - Bencana geospasial dan hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir 2025 menjadi pengingat bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya langkah antisipatif yang lebih terintegrasi dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Peristiwa tersebut juga mempertegas bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan komunitas internasional untuk membangun ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.

Penanganan bencana kini dinilai tidak lagi cukup berorientasi pada respons darurat setelah musibah terjadi. Paradigma baru menempatkan mitigasi sebagai langkah utama melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi. Pendekatan tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan sosial sekaligus menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Webinar Internasional bertajuk "Pembelajaran Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Aceh: Strategi Mitigasi Berbasis Pengelolaan Lingkungan Global dan Kearifan Lokal." Kegiatan yang digelar oleh Indonesian Diaspora Network (IDN) Global, Diaspora Global Aceh (DGA), Majelis Adat Aceh (MAA) Perwakilan Jakarta, dan ILUNI Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia itu mendapat dukungan sejumlah pemerintah daerah di Aceh.

Dalam Liris yang diterima RRI, Kamis 2 Juli 2026, webinar tersebut menjadi wadah bertemunya akademisi, pemerintah, praktisi, organisasi profesi, tokoh adat, dan diaspora Indonesia untuk membahas solusi jangka panjang dalam pengurangan risiko bencana.

Presiden IDN Global, Nathalia Widjaja, mengatakan diaspora Indonesia memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pengalaman global dan kebutuhan pembangunan nasional. Menurutnya, tantangan perubahan iklim hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara.

"Diaspora dapat berkontribusi melalui transfer ilmu pengetahuan, teknologi, pengalaman profesional, serta praktik terbaik dari berbagai negara untuk mendukung pembangunan Indonesia," ujar Nathalia.

Ia menambahkan, webinar tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju Focus Group Discussion (FGD) bertema Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang akan digelar pada 28 Juli 2026 di Jakarta. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat ketahanan lingkungan nasional.

Ketua ILUNI SIL UI, Dr. Andre Noto Hamijoyo, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur. Menurutnya, peningkatan kualitas tata kelola lingkungan dan kapasitas masyarakat harus menjadi prioritas utama.

"Pemulihan harus diiringi penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan tata kelola lingkungan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang berkelanjutan," katanya.

Diskusi yang dipandu Dr. Fachruddin Tukuboya mengulas penyebab banjir dan tanah longsor dari berbagai sudut pandang. Ia menjelaskan bahwa bencana tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga akibat perubahan tata guna lahan, kerusakan hutan, dan lemahnya pengelolaan sumber daya alam.

"Mitigasi harus dibangun melalui kolaborasi antara ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan nilai budaya masyarakat," ujarnya.

Sebagai keynote speaker, Ketua Umum DPP Diaspora Global Aceh, Dr. Ir. Mustafa Abubakar, mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan Aceh. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Aceh harus dikelola secara bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan.

"Diaspora Aceh siap menjadi mitra strategis pemerintah melalui kontribusi ilmu pengetahuan, jejaring internasional, dan pengembangan riset untuk mendukung pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana," katanya.

Perspektif internasional turut disampaikan Galih Dinanta, kandidat doktor di McGill University, Kanada. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan hutan secara berkelanjutan menjadi salah satu strategi utama Kanada dalam mengurangi risiko banjir dan tanah longsor.

"Hutan merupakan infrastruktur alami yang menjaga keseimbangan tata air dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kajian Mineral Industri dan Pertambangan Rakyat/Skala Kecil PERHAPI, M. Arif Syahrijal, menegaskan bahwa kegiatan pertambangan yang menerapkan prinsip Good Mining Practice dapat berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

"Reklamasi, rehabilitasi pascatambang, perlindungan daerah aliran sungai, serta pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pertambangan yang baik," ujarnya.

Vice President Human Capital IDN Global sekaligus Sekretaris Jenderal Diaspora Global Aceh, Dr. Surya Darma, memperkenalkan konsep kaitiakitanga dari masyarakat Maori di Selandia Baru. Filosofi tersebut menempatkan manusia sebagai penjaga alam yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang.

Menurutnya, penerapan konsep tersebut di Indonesia perlu didukung dengan penegakan hukum yang konsisten, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Technical Director Hydrogeology Modeling AtkinsRéalis, Mundzir Basri, PhD, menegaskan bahwa strategi mitigasi harus diawali dengan analisis akar penyebab bencana atau root cause analysis. Pendekatan berbasis data hidrologi dan teknologi pemodelan modern dinilai mampu menghasilkan kebijakan yang lebih akurat.

"Investasi pada data hidrologi, pemodelan daerah aliran sungai, dan penelitian merupakan investasi jangka panjang yang menghasilkan solusi lebih efektif dibanding hanya menangani dampak bencana," ujarnya.

President Director Jakarta Rescue Training Centre, Dr. R.H.W. Yudosubroto, menilai kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko korban jiwa saat bencana terjadi. Pelatihan relawan, simulasi evakuasi, dan koordinasi lintas lembaga harus terus ditingkatkan.

Ketua Majelis Adat Aceh, Prof. Yusri Yusuf, menambahkan bahwa penguatan lembaga adat seperti Panglima Uteun, Panglima Laot, dan Keujruen Blang merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. "Kearifan lokal terbukti mampu memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat Aceh," ujarnya.

Wakil Bupati Pidie Jaya, H. Hasan Basri, mengapresiasi penyelenggaraan webinar yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta menyepakati tujuh rekomendasi strategis, mulai dari penguatan kolaborasi diaspora, riset bersama, pengembangan sistem pemantauan berbasis data, hingga integrasi ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal. Forum tersebut juga menegaskan komitmen IDN Global, ILUNI SIL UI, Diaspora Global Aceh, dan Majelis Adat Aceh untuk terus membangun sinergi demi mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim.