RRI.CO.ID, Bandung – Anggota Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha menegaskan perlunya langkah konkret agar program penguatan industri farmasi nasional dari hulu hingga hilir tidak berhenti sebatas perencanaan dan rapat semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan. Hal tersebut disampaikan Iman Adinugraha saat pemaparan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di PT Bio Farma (Persero), Bandung, Kamis 29 Januari 2026.

Menurut Iman, Bio Farma Group sebagai holding industri farmasi nasional masih menghadapi persoalan krusial yang membutuhkan dukungan kuat, tidak hanya dari manajemen internal, tetapi juga dari pemerintah dan DPR RI melalui kebijakan yang berpihak.

“Sekali lagi saya minta kepada Bio Farma Group untuk benar-benar merencanakan langkah ke depan. Kawan-kawan di DPR, khususnya Komisi VII melalui pimpinan, bisa ikut mendorong penyelesaian persoalan-persoalan yang hari ini dihadapi Bio Farma Group,” ujar Iman saat pemaparan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di PT Bio Farma (Persero), Bandung, Kamis 29 Januari 2029.

Ia mengungkapkan, dari total belanja industri farmasi nasional yang mencapai sekitar Rp150 triliun, hampir Rp100 triliun di antaranya digunakan untuk pembelian bahan baku impor. Bahkan, tingkat ketergantungan impor bahan baku farmasi disebut mencapai lebih dari 90 persen.

“Kita sudah punya arah kebijakan industri dari hulu ke hilir. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mulai memikirkan pembangunan industri bahan baku itu sendiri? Ini tentu membutuhkan political will yang kuat,” katanya.

Baca juga:Kunjungi Bio Farma, DPR Minta Sektor Kesehatan PSN

Iman mengutarakan, kunjungan DPR RI ke Bio Farma Group bertujuan untuk menggali secara langsung berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan. Dari paparan yang disampaikan, terdapat dua persoalan utama yang saat ini membebani kinerja Bio Farma Group.

“Masalah pertama adalah dominasi impor bahan baku. Masalah kedua adalah tekanan harga ketika produk sudah berada di hilir, khususnya tekanan harga di pasar domestik,” jelasnya.

Ia menilai, Bio Farma Group merupakan industri strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena itu, DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk ikut membantu menyehatkan kembali industri tersebut.

“Ini industri strategis untuk keberlanjutan kesehatan bangsa kita. Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden, bagaimana kita mendorong Bio Farma Group agar kembali sehat,” ucapnya.

Iman juga menyoroti kondisi salah satu anak usaha, Indofarma, yang menurutnya sudah berada dalam kondisi tidak sehat. Ia menyampaikan keprihatinannya melihat kapasitas pabrik dan luas lahan yang besar, namun hanya didukung oleh sekitar 43 orang karyawan.

“Saya jujur prihatin. Padahal produknya bagus, saya sendiri konsumen obat produksi Indofarma. Tapi kondisinya seperti ini tentu tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Ia menegaskan, kunjungan kerja DPR tidak boleh hanya bersifat seremonial. Diperlukan dorongan nyata berupa kebijakan dan dukungan politik agar Bio Farma Group mampu bangkit dan menjalankan perannya sebagai tulang punggung industri farmasi nasional.

“Tidak hanya kunjungan, tapi harus ada political will. DPR harus mendorong, dan Bio Farma Group juga harus punya perencanaan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan ke depan,” tandasnya.