RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia. Dalam kerangka Astacita, kebijakan pembangunan diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi rakyat serta sektor-sektor strategis berbasis sumber daya dalam negeri, termasuk kelautan dan perikanan.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai sektor perikanan laut memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Selain sebagai sumber protein utama, laut juga berfungsi sebagai jalur perdagangan dan distribusi logistik nasional yang vital bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Prof. Achmad Tjachja, visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian pangan harus menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Penguatan kampung nelayan, sebagaimana mandat Astacita, dinilai penting agar masyarakat pesisir menjadi subjek utama pembangunan ekonomi berbasis laut.

“Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor darat,” ujarnya di Bandung, Senin 12 Januari 2026.

Ia menegaskan pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya melalui pendekatan fisik, tetapi harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi maritim modern, tata kelola berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan. Kampung nelayan, menurutnya, perlu didorong menjadi pusat produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi rakyat.

Dalam konteks tersebut, Prof. Achmad mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar lebih aktif menghadirkan teknologi maritim ke wilayah pesisir. Teknologi tersebut meliputi sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal penangkap ikan berteknologi efisien, hingga penguatan fasilitas cold storage dan logistik rantai dingin.

Baca juga:Munas VI PERSINAS ASAD: Perkuat Pencak Silat Nasional

“Peran KKP sangat krusial agar teknologi maritim benar-benar menjangkau kampung nelayan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar modernisasi sektor perikanan laut. Menurutnya, peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) perlu dimaksimalkan untuk menyediakan peta laut dan data oseanografi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perikanan nasional.

“Anggaran Pushidrosal perlu ditingkatkan agar pembaruan data oseanografi bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Besarnya peran laut tercermin dari data perdagangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2025 volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton. Sementara itu, KKP mencatat nilai ekspor perikanan Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar 3,7 miliar dolar AS, dengan surplus neraca perdagangan lebih dari 3 miliar dolar AS, sejalan dengan visi kemandirian ekonomi nasional.

Dari sisi kesejahteraan, sektor kelautan dan perikanan menyentuh langsung kehidupan 2,4 hingga 3 juta nelayan aktif di Indonesia. Meski Nilai Tukar Nelayan (NTN) sepanjang 2025 tercatat di atas 100, Prof. Achmad menilai penguatan kesejahteraan nelayan tetap harus dilakukan melalui stabilisasi harga ikan, perlindungan sosial, serta penguatan akses pasar.

“Dengan sinergi lintas sektor dan penguatan kampung nelayan berbasis teknologi, sektor perikanan laut bisa menjadi fondasi ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.