RRI.CO.ID, Bandung - Swasembada pangan tidak cukup diukur dari tingginya produksi atau besarnya cadangan beras, tetapi juga dari kemampuan Indonesia menjaga keberlanjutannya di tengah tantangan perubahan iklim, regenerasi petani, dan dinamika global. Pandangan itu mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) di Hotel Artotel Senayan, Jakarta, Jumat 17 Juli 2026,

Pada Munas itu menetapkan Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, MP sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) PISPI Periode 2026–2031. Munas diawali Seminar Nasional bertema "Langkah Strategis Menjaga Swasembada Pangan Indonesia yang Berkelanjutan."

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa keberlanjutan swasembada pangan hanya dapat dicapai melalui sinergi antar lembaga, inovasi teknologi, penguatan sumber daya manusia pertanian, serta kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Diskusi juga menghadirkan Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Prof. R. Nunung Nuryartono, Senior Vice President Strategi Penjualan Pelanggan Pupuk Indonesia Asep Saepul Muslim, Plt. Deputi II Kantor Staf Presiden Prof. Popy Rufaidah, serta Zainul Azmi, dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.

Para narasumber menekankan pentingnya inovasi riset, transformasi pertanian, penguatan sistem pangan, dan kebijakan pembangunan yang mampu menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan. Dalam forum tersebut juga dipaparkan capaian sektor pangan nasional sepanjang 2026.

Produksi beras Januari–April mencapai 14,03 juta ton dengan potensi tambahan 7,92 juta ton hingga Juli 2026. Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai 5,19 juta ton, sementara serapan Bulog menembus 3,4 juta ton.

Indonesia juga tercatat tidak melakukan impor beras maupun gula konsumsi sepanjang 2026. Pemerintah menargetkan produksi 56,05 juta ton Gabah Kering Giling yang diproyeksikan menghasilkan 33,80 juta ton beras.

Target itu diperkuat melalui optimasi lahan, pembangunan sawah baru, peningkatan pupuk bersubsidi, digitalisasi pertanian, pemanfaatan kecerdasan buatan, serta teknologi pertanian presisi. Sebelum pemilihan Ketua Umum, Presidium BPP PISPI Agus Ambo Djiwa, bersama Sekretaris Jenderal Kamhar Lakumani, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepengurusan periode 2020–2025 sebagai bentuk akuntabilitas organisasi.

Melalui mekanisme musyawarah yang berlangsung demokratis, peserta Munas kemudian menetapkan Prof. Achmad Tjachja Nugraha sebagai Ketua Umum BPP PISPI Periode 2026–2031. Prof. Achmad mengatakan tantangan terbesar bukan hanya mencapai swasembada pangan, tetapi memastikan keberhasilannya dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

"Swasembada pangan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan sehingga kesinambungan harus menjadi fondasi pembangunan sektor pangan," ujarnya. Menurutnya, pembangunan pertanian harus berpijak pada keberlanjutan, keberpihakan kepada petani, keseimbangan lingkungan, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Sarjana pertanian harus menjadi penggerak inovasi, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan pendampingan petani agar transformasi pertanian terus berjalan," katanya. Ia menambahkan peningkatan produksi harus selalu berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.

Munas IV dihadiri pengurus PISPI dari Riau, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Aceh, Jawa Barat, serta diikuti secara daring oleh perwakilan Papua.

Melalui kepemimpinan baru ini, PISPI menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadirkan inovasi dan solusi bagi pembangunan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, modern, dan berkelanjutan.