RRI.CO.ID, Bandung – Perwakilan Kementrian Keuangan di Jawa Barat merilis, Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Barat hingga 31 Desember 2025, menunjukkan ketahanan fiskal yang solid serta peran efektif APBN sebagai shock absorber, dalam menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Jabar mencatat, realisasi pendapatan negara di Jawa Barat mencapai Rp145,65 triliun atau 95,99 persen dari target, tumbuh 6,44 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp119,22 triliun atau 96,88 persen dari pagu, mengalami kontraksi 6,77 persen (yoy). Kondisi tersebut menghasilkan surplus fiskal regional sebesar Rp26,43 triliun.

Struktur penerimaan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang terealisasi Rp109,01 triliun atau 92,47 persen dari target, tumbuh 8,19 persen (yoy). Kinerja positif ini ditopang oleh pertumbuhan seluruh jenis pajak utama, termasuk lonjakan signifikan pada Pajak Lainnya sebagai dampak implementasi kebijakan Deposit Pajak.

Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp28,52 triliun atau 100,70 persen dari target, meskipun secara tahunan terkontraksi tipis 0,30 persen. Penerimaan cukai masih didominasi oleh cukai hasil tembakau, sementara Bea Masuk mencatatkan realisasi Rp0,41 triliun atau 108,99 persen dari target. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan kinerja sangat kuat dengan realisasi Rp8,12 triliun atau 146,64 persen dari target, tumbuh 8,58 persen (yoy), terutama ditopang oleh PNBP lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU).

Kepala Kanwil DJPb Fahma Sari Fatma menerangkan, dari sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi Rp43,22 triliun atau 94,21 persen dari pagu. Belanja Pegawai mencapai Rp22,04 triliun atau 98,35 persen dari pagu, sementara Belanja Barang mencatatkan penyerapan terendah sebesar 89,82 persen. Belanja Modal terealisasi Rp5,53 triliun atau 91,35 persen, dan Belanja Sosial hampir mencapai serapan penuh.

Baca juga:Wakil Panglima TNI Pastikan Pembangunan KMP di Dawuan Subang

“Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terealisasi Rp76,01 triliun atau 98,47 persen dari pagu, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai komponen terbesar yang mencapai Rp40,63 triliun atau 99,86 persen. Dana Insentif Fiskal (DIF) menjadi komponen dengan tingkat realisasi tertinggi sebesar 100 persen,” terangnya, saat konfrensi pers di GKN Bandung, Selasa 20 Januari 2026.

Sejumlah program prioritas nasional memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 11,14 juta penerima manfaat, sementara Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merealisasikan pembiayaan Rp7,84 triliun untuk pembangunan 62 ribu unit rumah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) masing-masing mencapai Rp28,61 triliun dan Rp2,14 triliun, menopang aktivitas UMKM dan sektor riil.

Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III 2025 tercatat 5,20 persen (yoy) dengan inflasi yang terkendali pada level 2,63 persen. Neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus, didukung oleh kinerja ekspor nonmigas, terutama ke pasar Amerika Serikat.

“Ke depan, APBN akan terus diarahkan secara ekspansif namun terukur melalui percepatan belanja berkualitas dan optimalisasi penerimaan negara guna menjaga ruang fiskal yang sehat. APBN bersama mesin pertumbuhan lainnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.