KPPN Bandung II Beri Award 26 Satker, Integritas Jaga Kualitas Belanja

RRI.CO.ID, Bandung - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II memberikan penghargaan kepada 26 satuan kerja (satker) dengan kinerja pengelolaan anggaran terbaik dalam enam kategori sepanjang Semester I 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong percepatan belanja negara yang tetap mengedepankan kualitas, kepatuhan, dan integritas.

Hingga akhir Juli 2026, realisasi belanja negara yang dikelola KPPN Bandung II mencapai Rp13,48 triliun atau 56,35 persen dari total pagu. Capaian tersebut tumbuh 48,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih, menegaskan bahwa tingginya realisasi anggaran tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pelaksanaan APBN. Menurut dia, kualitas perencanaan, ketepatan pembayaran, pencapaian output, kepatuhan terhadap ketentuan, serta integritas pengelola keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja APBN.

“Kecepatan membelanjakan anggaran harus berjalan bersama dengan ketepatan, kepatuhan, dan kualitas hasil," ujar Jumiarsih saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Pembayaran dan Pertanggungjawaban serta Sosialisasi Antikorupsi di Aula KPPN Bandung II, 10–11 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut mempertemukan KPPN Bandung II dengan pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dari satker mitra. Sejumlah materi teknis diberikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, antara lain Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian, pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, mekanisme void SP2D, serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri (PPNPN).

KPPN Bandung II mencatat masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran satker. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang mengukur kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran.

Pada Juli 2026, sebanyak 68 satker tercatat berada dalam kategori sangat baik dengan nilai IKPA 95–100. Sementara itu, 69 satker berada dalam kategori baik dengan nilai 89 hingga kurang dari 95.

Jumiarsih menekankan bahwa penguatan kapasitas satker diperlukan agar setiap rupiah APBN tidak hanya terserap, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam materi RPD Harian, misalnya, disampaikan bahwa rata-rata deviasi RPD Harian pada Semester I 2026 mencapai 0,49 persen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kesesuaian antara rencana pencairan dana dan realisasi pembayaran agar pengelolaan kas negara berjalan lebih efektif.

Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Bandung II, Edi Suwarno, turut memberikan pembekalan teknis terkait pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, RPD Harian satker, serta mekanisme void SP2D. Penguatan tersebut diharapkan membantu satker merencanakan kebutuhan kas secara lebih akurat, memenuhi ketentuan pengelolaan hibah, dan segera melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan yang memerlukan pembatalan SP2D.

Selain aspek teknis, integritas menjadi salah satu fokus utama kegiatan. Jumiarsih secara langsung menyampaikan materi Sosialisasi Antikorupsi sekaligus menegaskan komitmen KPPN Bandung II untuk menolak segala bentuk suap dan gratifikasi.

KPPN Bandung II juga terus mengedepankan layanan BAGEUR, yakni Berintegritas, Akuntabel, Gerak Cepat, Efektif, Unggul, dan Ramah.

Peserta mendapatkan penguatan mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran, perlindungan bagi pelapor, serta pentingnya menyampaikan informasi pengaduan secara lengkap dan didukung bukti yang memadai.

Komitmen tersebut diperkuat melalui eksternalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan ISO 37001:2025 yang disampaikan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Asep Sugianto.

SMAP diperkenalkan sebagai sistem untuk membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan sekaligus membangun budaya integritas dan transparansi. Implementasinya mencakup penilaian risiko penyuapan, kepemimpinan dan komitmen, pengendalian keuangan dan non keuangan, pengendalian gratifikasi, pelaporan, investigasi, hingga peningkatan berkelanjutan.

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong satker lain untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan memperkuat tata kelola keuangan negara.

Dalam kegiatan yang sama, KPPN Bandung II bersama BPJS Kesehatan Bandung memberikan sosialisasi mengenai pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi PPNPN. Peserta juga mengikuti pre-test dan post-test, serta berdiskusi dan melakukan tanya jawab terkait materi yang disampaikan.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan APBN membutuhkan kombinasi antara kompetensi teknis, pengendalian internal, integritas, dan kolaborasi antara KPPN dan satuan kerja.

Bagi KPPN Bandung II, APBN yang berkualitas bukan sekadar anggaran yang terserap, melainkan anggaran yang dibelanjakan secara tepat, dipertanggungjawabkan secara transparan, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.