Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), berencana melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengatasi kelangkaan yang terjadi di daerah tersebut. Langkah ini mencakup pemantauan nosel di SPBU serta pemetaan hari-hari dengan mobilitas tinggi agar penyaluran BBM lebih efisien dan terkendali.
Wakil Bupati Lembata, Haji Muhamad Nasir Laode, S.Sos., menggelar pertemuan dengan tiga manajer Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) di Lewoleba, yaitu APMS Lamahora, APMS Tanah Merah, dan APMS Waijarang, Selasa (11/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah berupaya mencari solusi atas kelangkaan BBM yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Lembata.
Nasir menyampaikan bahwa ia telah melakukan kunjungan langsung ke ketiga APMS tersebut sebanyak tiga kali untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah gangguan pada nosel di APMS Tanah Merah, Ile Ape, yang memperlambat pasokan BBM karena ketiadaan teknisi di Lembata.
"Teknisi untuk perbaikan nosel ini berada di luar Lembata, sehingga mempengaruhi kelancaran distribusi," ungkap Nasir.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya data akurat dalam pengajuan kuota BBM. SPBU 101 Lamahora, misalnya, telah mengajukan permohonan kuota tambahan sejak November 2024, namun hingga kini belum menerima pasokan tambahan. Oleh karena itu, mekanisme pengajuan kuota perlu diperjelas agar distribusi BBM lebih terkontrol.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Lembata akan memperketat pengawasan mulai dari proses bongkar muat hingga distribusi di lapangan. "Kami harus tahu ke mana BBM dialirkan jika terjadi kekurangan, agar tidak ada penyimpangan dan antrian panjang di SPBU bisa dihindari," tegas Nasir.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, Pemkab Lembata berharap dapat menciptakan distribusi BBM yang adil bagi masyarakat serta menekan inflasi akibat keterbatasan pasokan di daerah kepulauan seperti Lembata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....