Ketua DPRD Jabar: Defisit APBD Hal Wajar, Program Utama Tetap Jalan

RRI.CO.ID, Bandung - Potensi defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat dinilai sebagai dinamika yang wajar dalam tata kelola keuangan daerah. Penyesuaian skema pembiayaan hingga optimalisasi aset kini menjadi opsi strategis agar program prioritas pembangunan tetap berjalan.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengungkapkan bahwa potensi defisit tersebut sejatinya sudah terprediksi sejak awal melalui konsultasi intensif bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sejak awal memang sudah ada hasil konsultasi dengan Kemendagri, bakal ada potensi defisit. Antisipasinya antara beberapa program itu di-multi years-kan atau tetap jalan seperti biasa. Kalau program prioritas mau tetap jalan, jalan keluarnya harus ada peminjaman. Menurut saya ini hal biasa," ujar Buky di Bandung. Selasa 9 September 2026.

Menurut Buky, besarnya angka yang muncul dalam struktur anggaran kerap membuat sebagian pihak terkejut. Padahal, kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor teknis penerimaan, termasuk dinamika dana Transfer ke Daerah (TKD) serta Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Selain dinamika dari pusat, pergeseran tren konsumsi masyarakat turut memengaruhi pendapatan daerah. Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik berdampak langsung pada realisasi target penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Ada ketidaktercapaian pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor karena mulai meningkatnya penjualan kendaraan listrik. Dalam penyusunan struktur anggaran, potensi itu kan dimasukkan. Kalau terjadi ketidaktercapaian target, tinggal dievaluasi. Defisit terjadi itu bukan sebuah kemunduran," tegasnya.

Menyikapi tantangan penerimaan sektor pajak, DPRD Jawa Barat terus mendorong pemerintah provinsi untuk memeta ulang dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor non-pajak.

Salah satu langkah konkrit yang disorongkan legislatif adalah penataan dan pemanfaatan aset-aset milik pemerintah daerah yang belum teroptimalkan secara ekonomi.

"Kita sedang terus men-support eksekutif untuk melihat potensi lain yang bisa dikembangkan, misalnya mendata ulang aset. Jangan sampai ada aset yang tidur. Seluruh aset didata ulang kemudian dimaksimalkan supaya menjadi potensi PAD," pangkas Buky.