DPRD Jabar Dorong Penyehatan BUMD Melalui Evaluasi Menyeluruh

RRI.CO.ID, Bandung - Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lini usaha yang dijalankan.

Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, menegaskan rapat kerja bersama PT Jasa Sarana merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tujuannya, memastikan BUMD berjalan sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Usaha yang tidak memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan. Sebaliknya, perusahaan perlu fokus mengembangkan sektor usaha yang produktif dan berpotensi menghasilkan keuntungan agar kondisi keuangan kembali sehat,” ujar Jajang dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin 13 Juli 2026.

Komisi III juga mendorong optimalisasi aset melalui pelepasan aset yang tidak produktif (idle asset). Hasil pelepasan diharapkan dapat dialokasikan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki prospek lebih baik. Menurut Jajang, keberhasilan penyehatan perusahaan tidak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi juga pada perbaikan tata kelola.

“Perbaikan manajemen menjadi kunci utama. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan usaha yang lebih fokus, serta optimalisasi aset, kami optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali sehat dan memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Dalam evaluasi, Komisi III mendalami kondisi perusahaan mulai dari nilai aset, jumlah penyertaan modal, komposisi pemegang saham, hingga kondisi keuangan terkini. Perusahaan masih menghadapi tantangan operasional, dengan pendapatan tahunan belum mampu menutup biaya operasional sehingga terjadi defisit sekitar Rp3 miliar per tahun.