RRI.CO.ID, Bandung - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menuai ragam pendapat di tengah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi wacana ini dengan tenang dan terbuka mengingat Jawa Barat adalah imah urang sadayana, rumah kita bersama.

"Beberapa hari terakhir, kita ramai membicarakan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Saya melihat ini sebagai hal yang wajar, karena pembahasan soal nama bukan cuma soal sebutan, tapi juga menyangkut sejarah, budaya, dan identitas," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, yang akrab disapa Abah Iwan di Bandung, Selasa 7 Juli 2026.

Pergantian nama ini bukan wacana baru, tercatat pembahasan serupa pernah mencuat pada 2013, 2015, dan 2020 namun selalu meredup tanpa penyelesaian. Kali ini, usulan yang diajukan tim pengkaji mendapat respons dari parlemen daerah.

Abah Iwan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait pergantian nama tersebut, yang ada baru komitmen untuk mengkaji aspirasi ini melalui mekanisme sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

"Semua pandangan akan didengar, baik yang mendukung maupun yang belum sependapat. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi hal ini dengan tenang, bijak, dan terbuka,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Abah Iwan berpesan agar jangan sampai pembicaraan itu malah memicu perbincangan yang merenggangkan persaudaraan karena Jawa Barat merupakan rumah bersama. “Jangan sampai perbedaan pandangan justru bikin persaudaraan kita renggang. Jawa Barat adalah rumah bersama dan kita dipersatukan oleh tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar energi masyarakat tidak habis hanya untuk berdebat soal nama. "Yang paling penting, jangan sampai energi kita habis hanya untuk berdebat soal nama, sementara masih banyak pekerjaan besar yang harus kita selesaikan: meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas lapangan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat, menjaga lingkungan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Apa pun hasil pembahasannya nanti, semoga jadi keputusan yang membawa kebaikan, menghormati sejarah, menjaga persatuan, dan memberi manfaat bagi seluruh warga Jawa Barat," pungkasnya.