RRI.CO.ID, Bandung - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau progres pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMA Negeri 20 Kota Bekasi yang hingga kini belum tuntas akibat kendala anggaran tahun 2025. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja serta laporan hasil pengawasan Dinas Pendidikan dan temuan anggota komisi di lapangan.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan adanya kepastian penyelesaian pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar pembangunan dapat selesai tepat waktu, terutama menjelang tahun ajaran baru.

“Ada laporan dari Disdik dan teman-teman komisi di lapangan bahwa masih terdapat pembangunan yang belum tuntas di anggaran 2025. Maka menjadi kewajiban kami untuk memantau, meninjau, dan mendapatkan proyeksi penyelesaiannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Kamis 5 Februari 2026. Pernyataan ini menegaskan komitmen DPRD dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sekolah.

Yomanius menambahkan, peninjauan pembangunan RKB tidak hanya berfokus pada aspek teknis fisik, melainkan juga pada kebermanfaatan bangunan bagi peserta didik. Dari sisi daya tampung, sekolah tersebut belum terpenuhi sepenuhnya sehingga perlu percepatan penyelesaian.

Baca juga:DPRD Jabar Awasi Perbaikan Sekolah Ambruk​

“Yang terpenting bagi kami adalah bangunan ini dapat dimanfaatkan siswa dengan nyaman saat tahun ajaran baru. Saat ini dari rencana 20 ruang kelas baru, yang sejauh ini baru 10 ruang sehingga pemanfaatannya masih dilakukan secara bertahap,” katanya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan ruang belajar masih mendesak.

Yomanius juga menyoroti sejumlah catatan penting di lapangan, salah satunya terkait fasilitas sanitasi di dalam ruang kelas. Ia menyebutkan bahwa toilet di dalam RKB tidak dilengkapi exhaust vent sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kenyamanan. “Orientasi kami tetap satu, yaitu kebermanfaatan bagi siswa-siswa sekolah,” tutupnya.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Lilis Nurlaila, menilai progres pembangunan belum sebanding dengan sisa waktu pengerjaan yang tersedia. Dari hasil peninjauan, pembangunan sekolah tersebut baru mencapai sekitar 72 persen sehingga membutuhkan komitmen semua pihak untuk menyelesaikannya tepat waktu.

Lilis menjelaskan, keterlambatan pembangunan disebabkan berbagai kendala, mulai dari keterlambatan awal pekerjaan hingga persoalan sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, akses menuju sekolah yang melintasi lahan milik pihak lain masih memerlukan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga.

“SMA Negeri 20 Kota Bekasi yang berdiri sejak 2016 hingga saat ini masih menempati lokasi sewa dengan sistem pembelajaran bergantian. Kondisi tersebut memengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar, terlebih jumlah siswa mencapai sekitar 700 hingga 750 orang, sementara daya tampung gedung baru hanya tersedia 11 ruang kelas,” katanya.

Hal serupa diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Irpan Haeroni, yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas pekerjaan. Ia berharap penyelesaian pembangunan tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga kualitas bangunan tetap terjaga sesuai ketentuan.

“Harapannya pembangunan ini segera selesai, tidak ada lagi kendala dengan masyarakat maupun perusahaan sekitar, dan siswa bisa lebih semangat belajar. Mudah-mudahan SMA 20 bisa membuktikan kualitasnya dengan fasilitas yang lebih baik,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala SMA Negeri 20 Kota Bekasi, Sri Suwarsih, menyampaikan bahwa keberlanjutan pembangunan gedung sekolah sangat dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Ia berharap pembangunan tahap lanjutan dapat kembali dianggarkan pada 2026 agar kapasitas ruang kelas dapat ditambah.

“Tentu kami berharap daya tampungnya dapat memenuhi semua dalam hal ini untuk mengakomodasi masyarakat sekitar yang akan menyekolahkan anak-anaknya dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa karena semua KBM satu shift,” tutup Sri.