RRI.CO.ID,Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat memahami akan kondisi fiskal daerah saat ini, sampai akhirnya pemerintah provinsi membuka opsi untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara memaklumi, rencana tersebut tak lain guna menuntaskan pembangunan infrastruktur yang telah dirancang dalam APBD 2026, di tengah adanya potensi defisit Rp5,9 triliun.

Maka dari itu kata Iswara, opsi pinjaman daerah ini telah ditindaklanjuti, seiring adanya pengurangan transfer ke daerah (TKD) dan belum cairnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Itu sudah dalam pembicaraan, sudah kita sepakati dan akan kita masukkan nanti di perubahan anggaran, di perubahan APBD 2026,” ujar Iswara saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Rabu 5 Agustus 2026.

Menurutnya, ruang fiskal Jawa Barat tergerus setelah pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,458 triliun. Kondisi tersebut diperparah dengan belum diterimanya hak daerah berupa DBH dan kurang salur untuk periode 2023-2025 yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp4 triliun.

Dari total tersebut, baru Rp1,222 triliun yang memiliki kepastian regulasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025. Namun hingga kini dana itu belum juga masuk ke kas daerah. “Makanya ya tadi, asumsi kami TKD tidak berkurang, kurang salur dari pusat dapat masuk, DBH sudah masuk, kita memperkirakan tidak terjadi defisit. Tapi per hari ini kita harus realistis, faktanya TKD berkurang dan kurang salur DBH dari pusat blm cair,” ungkapnya.

Meski menghadapi tekanan anggaran, DPRD dan Pemprov Jabar memilih mempertahankan program-program prioritas yang telah dirancang. Efisiensi akan dilakukan pada kegiatan yang dianggap kurang mendesak, bukan pada program strategis. “Pemprov dan DPRD sepakat program-program prioritas tidak kita kurangi. Jadi program-program tidak ada yang kita kurangi, tapi kegiatan-kegiatan yang diefisienkan, kita buat skala prioritas,” katanya.

Pinjaman yang diajukan ke PT SMI sepenuhnya diarahkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Hal itu sekaligus menjadi syarat utama dalam skema pembiayaan yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

“Rp3,4 itu untuk infrastruktur. Jadi ke PT SMI itu ada persyaratan, bahwa kegiatan yang bisa dibiayai itu adalah kegiatan infrastruktur,” tuturnya.