KBRN, Bandung: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah, menerima mandat dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Jawa Barat untuk memperjuangkan keadilan bagi sekolah swasta, khususnya SMK, di hadapan pemerintah daerah.
Mandat tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi FKKSMKS yang berlangsung di SMK Merdeka, Jalan Pahlawan, Kota Bandung, pada Rabu (11/6/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus forum dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, para kepala sekolah mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah swasta, mulai dari ketimpangan distribusi bantuan operasional hingga diskriminasi dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah cenderung mengabaikan keberadaan sekolah swasta sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional.
Baca juga: Cecep Evaluasi Perpanjangan Masa Jabatan Sekda Kabupaten Tasikmalaya
Maulana Yusuf menyambut baik forum tersebut sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan.
“Forum seperti ini harus terus ada sebagai ruang menyuarakan suara rakyat, termasuk dari sekolah swasta yang sering kali terdampak oleh kebijakan yang tidak berpihak,” ujarnya di hadapan peserta rapat koordinasi.
Ia menegaskan, dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jabar justru menambah beban sekolah swasta. Di antaranya adalah distribusi bantuan yang timpang, regulasi yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat, serta ketidakjelasan tanggung jawab terhadap penerbitan ijazah siswa.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban menjadi jembatan suara sekolah swasta yang selama ini sering luput dari perhatian. Keadilan pendidikan tidak boleh berhenti di pagar sekolah negeri,” tegas Maulana.
Adapun enam poin aspirasi utama yang disampaikan oleh FKKSMKS kepada Maulana Yusuf antara lain:
Penyamaan bantuan operasional sekolah negeri dan swasta (BPMU dan BOPD).
Kepastian tanggung jawab pemerintah atas ijazah siswa.
Penghapusan diskriminasi dalam sistem PPDB.
Pengembalian program kunjungan industri dan studi tour untuk siswa SMK.
Penolakan terhadap kebijakan jam masuk sekolah yang terlalu pagi.
Rencana aksi simbolik pengibaran bendera setengah tiang pada HUT Jawa Barat jika aspirasi terus diabaikan.
Terkait polemik ijazah, Maulana menekankan pentingnya tanggung jawab yang jelas antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah.
“Ini menyangkut hak dasar pendidikan dan reputasi sekolah. Harus ada kejelasan agar tidak terjadi kegaduhan setiap tahun ajaran baru,” katanya.
Ia juga menyoroti sistem PPDB yang dianggap diskriminatif terhadap sekolah swasta. Menurutnya, akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya tanpa memandang status sekolah.
“SPMB jangan menjadi ajang diskriminasi terselubung terhadap sekolah swasta. Sistem harus transparan dan setara,” ucapnya.
Lebih jauh, Maulana menyebut bahwa munculnya suara protes dari kalangan pendidik merupakan tanda bahwa ada masalah serius dalam sistem pendidikan.
“Kalau ruang pendidikan sudah bersuara, itu berarti sistem sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus cepat mendengar dan merespons. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal keberlangsungan ekosistem pendidikan kita,” tandasnya.
Baca juga: Fokus untuk Rakyat, F-PDIP Jabar Larang Anggotanya Kunker
Sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral, Maulana menyatakan siap mengawal seluruh aspirasi FKKSMKS ke dalam forum resmi di DPRD Jawa Barat.
“Saya terima amanat ini dan saya akan perjuangkan. Ini bukan janji politik, ini adalah komitmen moral dan tugas konstitusional saya sebagai anggota dewan,” pungkasnya.
FKKSMKS juga mendesak agar segera dilakukan pertemuan resmi antara perwakilan forum dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mereka menilai, kompleksitas persoalan sekolah swasta sudah tidak bisa lagi diselesaikan tanpa dialog terbuka dan kebijakan yang lebih inklusif.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....