KPPN Bandung II Dorong Akuntabilitas APBN, 179 Satker Ikuti Bimtek Keuangan

RRI.CO.ID, Bandung - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Keuangan Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat tata kelola anggaran, serta mendorong akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan diikuti bendahara dan operator pelaporan dari 179 satuan kerja (satker) mitra kerja KPPN Bandung II.

Kepala KPPN Bandung II, Jumiarsih, menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak hanya bertujuan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan dana negara.

"Kita tidak hanya mengejar opini WTP dari BPK, tetapi juga berupaya memberikan pertanggungjawaban yang nyata kepada masyarakat atas dana APBN yang bersumber dari penerimaan negara," kata Jumiarsih di Aula KPPN Bandung II, Selasa 23 Juni 2026.

Menurutnya, laporan keuangan menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Laporan tersebut tidak hanya mencerminkan penggunaan anggaran, tetapi juga menunjukkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas aparatur negara dalam mengelola keuangan publik.

Jumiarsih menjelaskan, perkembangan regulasi, transformasi digital, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pengelola keuangan negara terus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.

Karena itu, bimtek tersebut dinilai strategis untuk memperkuat pemahaman satker terhadap kebijakan terbaru, penggunaan aplikasi pendukung, serta praktik terbaik dalam penyusunan laporan keuangan yang tepat, akurat, dan sesuai standar.

Dalam kesempatan itu, KPPN Bandung II juga memaparkan capaian pelaksanaan APBN hingga 22 Juni 2026 yang menunjukkan tren positif. Dari total pagu belanja sebesar Rp22,2 triliun yang dikelola, realisasi anggaran telah mencapai Rp11,05 triliun atau sekitar 50 persen.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp8,28 triliun atau 51 persen, sementara Transfer ke Daerah mencapai Rp2,76 triliun atau 47 persen. Adapun realisasi belanja modal telah mencapai 54 persen, belanja pegawai 57 persen, dan belanja barang sebesar 32 persen.

Selain itu, satker mitra KPPN Bandung II telah mendaftarkan 2.434 kontrak dengan nilai mencapai Rp1,56 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Meski demikian, Jumiarsih mengingatkan seluruh satker agar tidak hanya fokus pada percepatan serapan anggaran, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaannya.

"Percepatan realisasi anggaran harus diimbangi dengan kualitas pelaksanaan yang baik, termasuk pengendalian deviasi Halaman III DIPA, peningkatan capaian output, dan optimalisasi seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran," ujarnya.

Ia menilai salah satu tantangan yang masih kerap ditemui adalah deviasi perencanaan pada Halaman III DIPA. Menurutnya, persoalan tersebut dapat diatasi melalui kedisiplinan dalam perencanaan serta koordinasi yang kuat antara perencana dan pelaksana kegiatan.

Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari rekonsiliasi eksternal, penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) dan To Do List (TDL), evaluasi penolakan Surat Perintah Membayar (SPM), strategi peningkatan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), hingga pemanfaatan inovasi digital LOVE 095 V2.

Materi lainnya menitikberatkan pada penguatan pengendalian internal melalui penerapan prinsip segregation of duties, check and balance, serta four eyes principle dalam pengelolaan APBN. Jumiarsih mengajak seluruh peserta untuk aktif mengikuti bimtek dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh di satuan kerja masing-masing.

"Kami berharap seluruh satker mampu menyusun laporan keuangan yang semakin andal, meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBN guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan," katanya.