KBRN, Bandung: Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat merilis laporan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional hingga 31 Oktober 2025. Kinerja APBN tercatat tetap solid, terjaga dalam jalur yang tepat (on track), serta terus dioptimalkan untuk mendukung agenda prioritas nasional dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

Pendapatan Negara di wilayah Jawa Barat mencapai Rp115,91 triliun atau 75,25 persen dari target Rp154,03 triliun. Capaian ini tumbuh 5,51 persen secara tahunan (yoy), ditopang oleh penerimaan perpajakan yang naik 5,18 persen serta PNBP yang tumbuh 11,22 persen.

Penerimaan perpajakan secara agregat tercatat Rp84,39 triliun (71,58 persen dari target), tumbuh 4,95 persen yoy. Pertumbuhan terutama disumbang PPh 25/29 Badan dan PPh Final, sementara PPN dan PPnBM terkoreksi 2,89 persen akibat peningkatan restitusi PPN Dalam Negeri.

Sektor kepabeanan dan cukai juga mencatat performa positif dengan realisasi Rp24,77 triliun atau 80,86% dari target, tumbuh 5,96 persen. Meski demikian, Bea Masuk terkontraksi 34,07 persen karena tidak adanya impor beras serta menurunnya penjualan otomotif di salah satu PLB Bogor. Sementara Bea Keluar tercatat Rp13,3 juta dari komoditas kulit dan kayu.

Dari sisi pengawasan, Kanwil DJBC Jabar bersama KPPBC melakukan 2.182 penindakan rokok ilegal sepanjang Januari–Oktober 2025, dengan total barang hasil penindakan mencapai 86,58 juta batang. Potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp65,76 miliar.

Kepala Kanwil DJPb Jabar, Fahma Sari Fatma, menjelaskan bahwa realisasi PNBP telah mencapai Rp6,74 triliun atau 121,68 persen dari target, ditopang pertumbuhan PNBP lain-lain serta PNBP BLU.

"Realisasi Belanja Negara hingga akhir Oktober mencapai Rp97,58 triliun (80,24 persen dari pagu), meskipun melambat 6,42 persen secara tahunan. Perlambatan terutama terjadi pada Belanja K/L yang turun 20,53 persen, adapun transfer ke daerah (TKD) justru tumbuh 2,16 persen dengan realisasi Rp66,23 triliun atau 86,48% dari pagu," terang Fahma dalam konfrensi pers di GKN kota Bandung, Rabu (26/11/2025).

Baca juga:Pemkot Cimahi Soroti Manufaktur UMKM Ekraf Kian Strategis

Lanjutnya, belanja K/L hingga Oktober mencapai Rp31,35 triliun atau 69,62 persen dari pagu. Penyerapan belanja K/L terutama pada pos Barang dan Modal cenderung lebih lambat akibat kebijakan efisiensi anggaran.

"APBN Jabar terus diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis nasional yang langsung menyentuh masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 8,5 juta penerima manfaat melalui 2.745 unit SPPG di 27 kabupaten/kota," jelasnya.

Program FLPP telah menyasar 50.850 unit rumah di 1.646 lokasi dengan realisasi Rp5,91 triliun. Selain itu KDKMP membentuk 5.970 koperasi berbadan hukum dengan total modal kelolaan Rp32,38 miliar dan 1.878 gerai usaha. Juga Program Sekolah Rakyat telah mengoperasikan 13 sekolah dengan 1.380 siswa dan realisasi anggaran Rp55,86 miliar.

Revitalisasi Sekolah berjalan dengan anggaran Rp11,59 miliar melalui pola swakelola komunitas. SMA Unggul Garuda yang mulai berjalan tahun ajaran 2025 telah merealisasikan Rp30,84 miliar.

Sementara itu, belanja tematik ketahanan pangan mencapai Rp1,83 triliun dengan capaian produksi beras 8,72 juta ton dan penyaluran Beras SPHP sebanyak 22,46 juta kg. Di sektor energi, program ketahanan energi menyasar 5.996 pembangkit listrik. Penyaluran KUR mencapai Rp23,27 triliun untuk 428 ribu debitur, sedangkan UMi tersalurkan Rp1,63 triliun kepada 328 ribu debitur.

"Dengan keseluruhan capaian tersebut, APBN Jabar mencatat surplus regional Rp18,33 triliun. Kondisi Ekonomi Makro Jawa Barat Solid di Tengah Ketidakpastian Global," ucap Fahma.

Pemerintah memastikan bahwa percepatan belanja, penguatan program prioritas, serta optimalisasi penerimaan negara terus dilakukan untuk menjaga ruang fiskal tetap sehat, responsif, dan adaptif terhadap dinamika global yang terus bergerak.