KBRN, Cimahi: Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mulai menyiapkan kebutuhan lahan pendukung untuk rencana pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto. Infrastruktur ini akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sebagai upaya mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Cimahi, Achmad Nuryana, menjelaskan bahwa Pemkot mendapat mandat untuk menyiapkan lahan dengan total kebutuhan sekitar 4.200 meter persegi.

“Data detail ada di provinsi, tetapi luasannya sekitar 4.200 meter untuk pendukung pembangunan underpass. Kiri dan kanan harus ada akses jalan,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemkot Cimahi, Jumat (12/12/2025).

Menurut Achmad, proyek ini masuk dalam program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Seluruh konstruksi, termasuk proses lelang dan eksekusi fisik, akan ditangani sepenuhnya oleh Pemprov Jawa Barat.

Baca juga : Pengawasan Lantas, Pemkot Cimahi Pasang ETLE di Gandawijaya

Ia menyebutkan, sejumlah lahan sudah teridentifikasi akan terdampak dan perlu dibebaskan. Proses pengukuran bersama para pemilik lahan juga tengah dilakukan.

“Sekarang masih pengukuran antara perhitungan dari provinsi dan pemilik, dalam hal ini TNI, PT KAI, PT Telkom, PT POS. Sudah klop sih,” kata Achmad.

Dalam rencana awal, underpass tersebut diperkirakan memiliki panjang antara 480 hingga 500 meter, membentang dari Jalan Gatot Subroto hingga Taman Kartini. Lebarnya dirancang sekitar 9 meter, lengkap dengan trotoar di sisi jalan.

“Untuk badan jalan, provinsi yang akan melaksanakan. Kami fokus pada kesiapan lahannya,” ucapnya.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan underpass menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas. Kawasan tersebut semakin macet akibat meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api, khususnya Kereta Api Feeder penghubung Kereta Cepat Whoosh rute Jakarta–Bandung.

Kereta Feeder yang melayani perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung dan sebaliknya membuat buka tutup perlintasan sebidang dilakukan lebih sering.

“Salah satu dasar pembangunan underpass adalah aturan dari Kementerian Perhubungan bahwa perlintasan sebidang harus dihapus. Kedua, tentu untuk mengurangi kemacetan,” kata Ngatiyana mengakhiri.