Pemangkasan Dana Transfer Pusat, DPRD Bandung Dorong Efisiensi

KBRN, Bandung; Pemerintah pusat memastikan adanya pemangkasan dana transfer untuk daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah, termasuk Kota Bandung, untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan publik yang menyentuh langsung masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menegaskan bahwa langkah efisiensi menjadi keharusan agar program prioritas tetap berjalan. Ia menyebutkan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur harus tetap mendapatkan perhatian utama meskipun alokasi dana dari pusat mengalami penyesuaian.

“Berkait dengan pengurangan, benar-benar harus kita arahkan pada hal yang prioritas. Pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu. Dalam kondisi ini tentu kita harus melakukan efisiensi di beberapa pos supaya program-program penting tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Asep, Rabu (1/10/2025).

Asep menyebutkan, efisiensi bisa dilakukan dengan memangkas kegiatan yang sifatnya seremonial maupun hiburan yang tidak terlalu mendesak. 

Baca juga : Pemkot Bandung Lakukan Efisiensi Usai Dana Transfer Berkurang

“Ya sebagaimana arahan dari pusat, hal-hal yang sifatnya hanya event seremonial, termasuk konsumsi, jamuan, atau kegiatan-kegiatan yang tidak punya dampak langsung, bisa kita kurangi. Itu banyak kalau kita mau disisir satu per satu,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pos kesehatan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur tidak boleh menjadi korban penghematan. Menurutnya, tiga sektor tersebut justru berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.

“Saya berharap jangan sampai pemangkasan menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Infrastruktur itu sangat dirasakan masyarakat karena dampaknya langsung pada perputaran ekonomi. Wajah kota juga terlihat dari pembangunan infrastrukturnya,” ungkapnya.

Terkait isu pengelolaan sampah, Asep juga menyinggung perlunya terobosan baru setelah teknologi insinerator tidak lagi diperbolehkan digunakan. Menurutnya, anggaran harus diarahkan pada inovasi pengolahan sampah yang ramah lingkungan sekaligus efisien secara biaya.

Dengan adanya pemangkasan dana transfer pusat, DPRD Kota Bandung mendorong agar Pemkot Bandung lebih kreatif mencari alternatif pembiayaan, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan kerja sama dengan berbagai pihak,“ Kuncinya efisiensi, tapi jangan sampai layanan publik yang vital dikorbankan,” tandasnya.