RRI.CO.ID, Tasikmalaya- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengantisipasi dampak musim kemarau dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Dampak Kekeringan, Jumat 17 Juli 2026. Langkah ini diambil menyusul penurunan curah hujan yang diprediksi berlangsung dari bulan Agustus hingga akhir September mendatang.

Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menjadi penguatan sinergi lintas sektoral guna memastikan kebutuhan mendasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah ancaman krisis air dan potensi bencana ikutan. Wakil Bupati mengatakan, persoalan kekeringan bukan sekadar fenomena alam tahunan, melainkan masalah penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ini perhatian serius karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sebetulnya sudah diprediksi. Namun faktanya, situasi seperti ini memang selalu mendatangkan kekhawatiran, memicu gejolak, baik dari aspek sosial maupun ekonomi," ujar Asep di hadapan jajaran aparatur daerah.

Asep mengingatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan seluruh instansi terkait untuk menyikapi kondisi ini dengan tingkat kewaspadaan tertinggi. Terlebih, informasi mengenai penurunan curah hujan ini sebenarnya sudah dikantongi sejak empat bulan lalu berdasarkan data BMKG.

Wakil Bupati telah memanggil jajaran BPBD hingga Dinas Pertanian untuk memberikan perhatian khusus pada sektor ketahanan pangan. Salah satu instruksi utamanya adalah mengaktifkan pompa-pompa air di wilayah rawan.

"Saya meminta jajaran pertanian memperhatikan lahan-lahan sawah, termasuk mengaktifkan pompa air. Bahkan, jika kondisinya mendesak, fungsi pompa air itu bukan hanya untuk mengairi sawah saja, tetapi juga harus bisa difungsikan untuk memenuhi kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) warga yang kesulitan," katanya.

Selain krisis air bersih, Pemkab Tasikmalaya juga mewaspadai ancaman bencana lingkungan lainnya. Menurut Asep, kondisi tanah yang kering, retak, dan gersang akibat vegetasi yang mati di musim kemarau justru menyimpan bom waktu saat musim hujan tiba nanti.

"Bencana longsor yang kemarin saja belum semuanya tuntas penanganannya. Nah, di musim kemarau ini tanah lereng menjadi retak-retak karena kering. Begitu nanti masuk awal musim hujan dan air merembes ke celah-celah itu, potensi terjadinya longsor susulan justru sangat besar," ujarnya.

Wakil Bupati juga menyampaikan refleksi mendalam mengenai tata kelola air di wilayahnya. Ia menyoroti ironi melimpahnya air saat musim hujan yang justru kerap berujung kekeringan saat kemarau baru berjalan satu bulan.

" Air yang berbulan-bulan diberikan dari langit seolah hilang begitu saja di permukaan. Berarti ada sesuatu yang keliru dan harus kita perbaiki melalui program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, salah satunya lewat konservasi alam," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski intensitas titik api di Tasikmalaya tidak seganas di Kalimantan atau Sumatera, kelalaian kecil tetap bisa berakibat fatal.

"Jangan coba-coba membuang puntung rokok sembarangan. Kasus kebakaran kemarin dipicu hal sepele seperti itu, yang akhirnya menjadi malapetaka," ucapnya.

Tidak hanya itu, Wakil Bupati juga menginstruksikan para camat dan pemerintah desa untuk menjadi garda terdepan dalam pengawasan wilayah. Mereka diminta aktif memantau kondisi ketersediaan sumber air bersih di desa masing-masing dan segera membuat laporan berjenjang ke tingkat kabupaten apabila mulai ditemukan adanya warga yang mengalami krisis air bersih.

" Dibutuhkan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh unsur pemerintah untuk menghadirkan pelayanan terbaik dan bergerak lebih cepat demi mengayomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya," kata Asep.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni A.ks, membenarkan, berdasarkan kajian teknis dan hasil sinkronisasi dengan pemerintah provinsi, tren penurunan curah hujan di wilayah Tasikmalaya akan mencapai puncaknya pada Agustus dan September. "Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menetapkan status siaga darurat hingga 30 September mendatang. Kita semua berharap tentu kondisinya bisa membaik lebih cepat," katanya.

Ia mengatakan, rakor ini merupakan langkah preventif mutlak mengingat status Kabupaten Tasikmalaya saat ini berada pada fase siaga, belum masuk pada fase tanggap darurat bencana. "Sebelum bencana itu benar-benar terjadi, kita optimalkan fungsi kewaspadaan dan kesiapsiagaan ini," ujarnya.