RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat sinergi. Yaitu dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam rapat tersebut, Anggota Tim Korsup KPK RI, Arief Nurcahyo memberikan perhatian terhadap pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Arief menegaskan pelaksanaan pokir harus selaras dengan RKPD dan RPJMD serta didukung proses verifikasi yang memadai agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kita bukan untuk menolak pokir. Pokir ada seluk-beluknya yang sah, ada aturannya. Tapi juga ada aturan mainnya, baik di perencanaan maupun di pelaksanaan nanti," ujarnya, Kamis 6 Augustus 2026.

Ia menambahkan, setiap kegiatan yang telah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi tanggung jawab perangkat daerah pelaksana. Sehingga itu harus memiliki output dan outcome yang jelas.

Selain membahas pokir, Tim Korsup KPK juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan proyek strategis daerah, program prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026, serta hasil pengawasan Inspektorat. Arief menegaskan proses koordinasi tersebut bersifat dua arah sehingga pemerintah daerah dapat menyampaikan berbagai kondisi dan kendala secara terbuka.

"Ini bukan satu arah, tapi memang ada dua arah, sehingga kita nanti sama-sama bisa berdiskusi," ujarnya. Lebih lanjut, Arief berharap pendampingan yang dilakukan KPK mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Bandung.

"Harapannya tidak ada kegiatan penindakan di Bandung dan sekitarnya," katanya. Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama KPK berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.