RRI.CO.ID, Atambua - Pendapatan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebesar 4,99 triliun rupiah dan belanja daerah sejumlah 5,04 triliun rupiah. Dengan defisit 48,53 miliar rupiah yang ditutup melalui pembiayaan netto, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) tercatat sebesar Rp0.
Pembiayaan netto dimaksud merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Hal dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran ketika pendapatan lebih kecil daripada belanja.
Demikian pernyataan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang dilansir rri.co.id, Selasa 22 September 2026, melalui akun facebook terverifikasinya @Melki Laka Lena.
“Bagi saya, angka-angka ini bukan sekadar angka. Didalamnya ada pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab,” ujarnya melalui postingan dimaksud.
Penetapan dimaksud disahkan dalam Rapat Paripurna ke-92 Masa Sidang I DPRD NTT, Senin 21 September 2026. Dimana seluruh fraksi DPRD NTT menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Diketahui perubahan APBD NTT 2026, pendapatan daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 5.552.321.028.354, menjadi Rp. 4.991.854.822.215. Dengan demikian, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 560.466.206.139.
Sementara itu, belanja daerah yang awalnya direncanakan Rp. 5.313.851.691.510 berkurang menjadi Rp. 5.040.329.456.573. Dari angka yang ada, untuk belanja mengalami penurunan sebesar Rp. 273.522.234.873.
Lanjut Gubernur Melki dalam postingan yang sama, disampaikan bahwa pada paripurna itu, Pemprov NTT juga menerima dua Ranperda usul prakarsa DPRD untuk diproses lebih lanjut. Yaitu Ranperda tentang Ketertiban Umum serta Pengelolaan DAS.
“Mari terus jaga sinergi. Setiap rupiah APBD harus dikelola transparan, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat NTT,” kata dia dalam postingan itu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....