KBRN, Atambua : Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang ideal bukanlah tanpa aral. Marisa S.B. Seran, SAB.,M.Si, akademisi dari Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UNIMOR Kefamenanu, menyoroti beberapa kendala umum yang kerap menghambat, diantaranya adalah keterbatasan kompetensi aparatur pengelola keuangan, belum terintegrasinya sistem informasi keuangan secara menyeluruh, serta risiko terjadinya praktik koruptif dan penyimpangan anggaran yang perlu diwaspadai.

“Untuk atasi masalah ini, semua pihak di pemerintah daerah harus punya komitmen yang kuat. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi aparatur, membangun sistem informasi keuangan yang modern dan terpercaya, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi langkah-langkah yang tidak dapat ditawar,” ujarnya kepada rri.co.id, Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut Ia menjelaskan, dalam konteks yang lebih luas, tata kelola keuangan daerah yang efektif akan menciptakan iklim investasi yang menarik, sebab anggaran yang dikelola secara efisien dan tepat sasaran akan membiayai infrastruktur yang memadai, meningkatkan kualitas sektor pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan potensi ekonomi lokal. “Dengan demikian, pembangunan yang dicapai akan lebih komprehensif, mencakup pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan,” kata dia menjelaskan.

Ia pun menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah di NTT, terutama di Timor Tengah Utara, terus berinovasi dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan fondasi keuangan yang kuat dan transparan, cita-cita pembangunan yang adil dan berkelanjutan diharapkan dapat terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya pertelpon.