Jadi kehadiran KPK lewat JNBA ini bukan untuk merepotkan Pemda. Tetapi justru ingin memperkuat niat baik kita supaya membudayakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal ini disampaikan Bupati TTU Yosep Falentinus Dellasale Kebo saat memberi sambutan dalam rangkain JNBA di Bale Biinmafo pada Kamis 23 Juli 2026.

‎Menurut Bupati Falent bahwa, kehadiran KPK RI di Kabupaten TTU sebagai sebuah kehormatan dan kesempatan yang sangat penting. Karena tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas.

‎"Berbicara tentang korupsi berarti kita tidak hanya menyentuh aspek hukum tetapi mencakup moralitas, budaya dan cara berpikir. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan terhadap para pelaku tetapi harus dibarengi dengan penindakan, pencegahan dan pembentukan karakter yang berintegritas sejak dini melalui jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi", kata mantan TNI ini.

‎Dikatakan Bupati Falent bahwa, road show JNBA KPK RI di Kabupaten TTU merupakan gerakan yang sangat strategis karena mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami bahwa pembangunan budaya anti korupsi harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti berkata jujur, disiplin, bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak memberikan atau menerima gratifikasi. Selain itu, harus berani menolak setiap bentuk penyimpangan sekecil apapun supaya mencegah praktek-praktek korupsi kecil yang sering dianggap biasa namun merusak sendi-sendi pemerintahan", kata Pendiri Ormas Beta Timor ini.

‎"Korupsi tidak selalu dimulai dari nilai nominal miliaran rupiah, tetapi dimulai dari runtuhnya integritas, hilangnya kejujuran dalam hal-hal kecil. Jika yang kecil saja bisa ditoleransi maka hal besar hanya tinggal menunggu waktu. Untuk itu, pada kesempatan ini selaku Bupati TTU saya mengajak semua ASN, APIP, Kepala Desa, tenaga pendidik, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama, Adat, dunia usaha dan semua masyarakat TTU supaya menghentikan budaya praktek korupsi," kata Bupati Falent.

‎Ia melanjutkan bahwa, Pemkab TTU berkomitmen untuk terus membangun pelayanan publik yang bersih, transparan dan profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab pelayan publik bukan sekedar pemenuhan administrasi melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat. Setiap aparatur pemerintah harus menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

‎"Integritas itu bukan sekedar slogan yang dipasang pada masing-masing dinding Kantor, melainkan komitmen cerminan dalam setiap keputusan maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat TTU. Pemerintahan yang bersih hanya didapatkan apabila seluruh unsur penyelenggara pemerintah memiliki keberanian untuk menjaga kejujuran. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk mengawasi jalannya pemerintahan di TTU. Sebab partisipasi masyarakat juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel", kata mantan TNI ini.

‎Bupati Falent menambahkan bahwa masyarakat TTU, bukan hanya sekedar menerima pelayanan tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga integritas, mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Sehingga setiap ASN ataupun masyarakat bisa perlu "membiasakan yang benar dan jangan benarkan yang biasa". Karena sering orang terjebak pada kebiasaan yang salah dan berlangsung lama dan dianggap lumrah", ujar Bupati Falent (SK).