RRI.CO.ID, Kefamenanu - Lemahnya arah kebijakan pertanian dan peternakan di Provinsi NTT hingga kabupaten-kabupaten khususnya TTU sering jadi pemicu migrasi ilegal yang berujung pada praktek TPPO yang dimanfaatkan oleh para jaringan mafia. Hal ini terungkap saat diskusi publik yang digelar PMKRI Cabang Kefamenanu di gedung Bale Biinmafo pada Minggu 17 Mei 2026.

Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, pada kesempatan itu secara terbuka mengakui TTU yang paling potensial adalah peternakan tetapi memang Pemda TTU belum berfokus untuk memprioritaskan peternakan apa dan yang mana. Karena saat ini peternakan masih dikembangkan dalam skala kecil dan tradisional.

"Sebenarnya masyarakat TTU mayoritasnya adalah petani. Pekerjaan pokok petani adalah bercocok tanam dan beternak. Namun realitanya hari ini masyarakat petani sudah memilih cara instan dan membeli berbagai kebutuhan sayuran di pasar ataupun penjual sayur keliling. Bahkan petani kehilangan identitas diri dan memposisikan diri sebagai PNS sehingga semua kebutuhan dapur yang mestinya dihasilkan dari bertanam tapi justru terbalik dan masyarakat membeli", ujar Wakil Bupati Kamilus.

Mantan Staf Ahok ini, menyangkan pergeseran nilai dan pola kerja petani TTU yang terus terdegradasi. Namun kebijakan Pemda TTU untuk bantuan ke petani sudah dilakukan. Bantuan itu meliputi benih, pupuk, traktor, hand traktor, motor air sudah sering diberikan. Tetapi yang terjadi adalah alsintan tersebut justru kebanyakan berkarat karena masyarakat petani tidak paham soal maintenance alsintan dimaksud.

"Karena itu, Pemda TTU akan mendesain sistem pertanian dan peternakan supaya tidak parsial tetapi harus sesuai dengan tuntutan jaman. Selain itu, selaku wakil Bupati TTU saya instruksikan ke tiap camat supaya ada pemetaan terhadap potensi pada tiap desa. Sehingga dari potensi yang ada, maka masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan dari program pemerintah pusat seperti MBG dengan memasok bahan baku bagi dapur-dapur SPPG," kata Wakil Bupati Kamilus.

"Tetapi harus diakui saat ini pertanian dan peternakan di TTU belum seperti yang diharapkan. Karena masing-masing dinas jalan sendiri-sendiri, tidak nyambung dengan program desa dan Nakertrans sehingga desa tidak punya pilihan selain mengirim warganya merantau tanpa bekal dan jadi korban TPPO. Contoh sederhana mayoritas masyarakat TTU memama sirih pinang tetapi sulit menanam", ujar Wakil Bupati Kamilus.

Jadi selaku Wakil Bupati TTU, ia mengajak semua elemen supaya mengakhiri praktek TPPO dan harus berbasis sistem. Sehingga sistem tersebut harus mengakar dari desa-desa agar meminimalisir perantau yang memanfaatkan jalur tidak resmi (jalur tikus). Masyarakat pencari kerja juga harus bisa bekerjasama dengan pemerintah agar ada pelatihan dan pekerja bekerja dengan aman di tempat tujuan dan kembali dengan selamat dan semua pihak sama-sama enak", ujar Wakil Bupati Kamilus (SK).