RRI.CO.ID, Atambua – Apa yang dilakukan Bawaslu Belu di masa non tahapan Pemilu, pertanyaan ini dijawab Agustinus Bau,S.Fil, ketua lembaga dimaksud dalam Program Atambua Pagi edisi, Selasa 5 Mei 2026, dalam dialog pagi bersama RRI Atambua.

“Konsolidasi demokrasi, itu yang kami lakukan secara intensif, mencakup berbagai aspek penting. Termasuk pendidikan politik dan penguatan kelembagaan pengawasan demokrasi.”

Ia menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan gagasan nasional yang diinisiasi Bawaslu RI bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-18 lembaga tersebut. “Konsolidasi demokrasi ini sebenarnya ide gagasan nasional yang digagas oleh Bawaslu RI bersamaan dengan ulang tahun Bawaslu ke-18,” katanya.

Menurutnya, tema mengukuhkan demokrasi menjadi penguatan terhadap seluruh kegiatan Bawaslu dalam memperkuat sistem demokrasi di daerah pada masa non tahapan pemilu. Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tahapan pemilu, melainkan juga sebagai lembaga pengawal demokrasi secara menyeluruh.

“Bawaslu bukan hanya lembaga pengawas tahapan pemilu, tetapi sesungguhnya Bawaslu adalah lembaga pengawal demokrasi,” ujarnya. Demokrasi, lanjutnya, berlangsung terus menerus dalam setiap fase, baik pra tahapan, tahapan, maupun pasca tahapan, sehingga pengawalan harus dilakukan secara konsisten.

Sementara itu, Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Belu Julian Maurits Astari,S.Sos menjelaskan giat dilakukan melalui berbagai metode partisipatif melibatkan banyak pihak. “Kita lakukan audiens dengan pimpinan partai politik, berikan pendidikan politik di sekolah dan perguruan tinggi,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa konsolidasi juga menyasar tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai bagian dari penguatan demokrasi di tingkat lokal. Langkah tersebut bertujuan menghindari praktik oligarki serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi bersama KPU untuk meminimalisir potensi sengketa administrasi menjelang tahapan pemilu mendatang. “Persoalan-persoalan ini yang mau kita hindari dan kita coba minimalisir maka kita perkuat komunikasi dengan partai politik,” tuturnya.