Data Desa Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Alor Telah ditentukan

RRI.CO.ID, Alor - Pemerintah Kabupaten Alor terus memberi perhatian terhadap wilayah yang masih memiliki jumlah rumah tidak layak huni cukup tinggi. Terutama di daerah terpencil yang masih membutuhkan dukungan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Alor, Dominikus Salmau, mengatakan penentuan penerima bantuan rumah layak huni biasanya diawali dari usulan pemerintah desa. Usulan tersebut kemudian diverifikasi oleh tim fasilitator dari dinas untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.

Menurutnya, proses verifikasi sangat penting agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat yang menerima bantuan merupakan mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Usulan biasanya datang dari pemerintah desa, kemudian diverifikasi oleh tim fasilitator di lapangan untuk memastikan rumah tersebut memang layak dibantu,” kata Dominikus Salmau. Senin, 30 Maret 2026.

Selain usulan dari desa, beberapa program bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan data nasional. Salah satunya adalah data masyarakat miskin ekstrem yang sebelumnya dihimpun melalui kerja sama dengan lembaga terkait.

Saat ini pemerintah pusat juga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial. Data tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bantuan dari pemerintah.

“Kalau nama masyarakat belum masuk dalam DTSEN maka sulit untuk dibiayai oleh pemerintah pusat. Karena itu kami mendorong pemerintah desa bekerja sama dengan BPS untuk memastikan data masyarakat masuk dalam sistem tersebut,” ujarnya.

Dominikus Salmau menambahkan bahwa proses pendataan oleh Badan Pusat Statistik sangat penting untuk mendukung program pembangunan di daerah. Ia berharap masyarakat dapat memberikan data yang benar saat petugas melakukan pendataan di lapangan.

Meski masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah daerah tetap optimistis program penyediaan rumah layak huni dapat terus meningkat melalui kerja sama antara pemerintah, DPR, pemerintah desa, dan masyarakat.