RRI.CO.ID, Atambua – Komitmen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Atambua dalam menjamin kualitas pelayanan bagi warga binaan kembali membuahkan hasil nyata. Setelah melalui serangkaian uji laboratorium yang ketat, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, Lapas Atambua secara resmi dinyatakan lulus dan menyandang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penyerahan sertifikat prestisius ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belu melalui Penata Kelola Layanan Kesehatan, Kristin Luruk Bria, kepada Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Atambua, Yosef Siga, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Senin 16 Maret 2026.

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan bukti legalitas dan standar mutu yang menyatakan bahwa sebuah fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kontaminasi bakteri, zat kimia berbahaya, hingga kelayakan sarana prasarana pendukung lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kristin Luruk Bria menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keseriusan pihak Lapas. “Kami mengucapkan selamat atas kerja keras dan komitmen luar biasa dari jajaran Lapas Atambua. Hari ini saya serahkan sertifikat yang berlaku untuk lima tahun ke depan. Kami berharap dedikasi ini terus dijaga agar pelayanan pemberian makanan kepada warga binaan selalu memenuhi aspek gizi, kebersihan, dan kesehatan sesuai standar nasional,” ujar Kristin.

Proses untuk mendapatkan sertifikat ini bukanlah hal yang instan. Kepala Sub Seksi Perawatan, Yosef Siga, menerangkan bahwa ia bersama tim dapur Lapas Atambua telah berproses sejak Januari tahun ini. Rangkaian pengujian melibatkan pemeriksaan sampel air, sampel makanan, hingga pemeriksaan pelatihan bagi petugas pengolah makanan (warga binaan yang bertugas di dapur).

"Kami sangat bersyukur. Komitmen yang kami jalankan di Atambua kini memiliki dasar jaminan kualitas. Ini adalah bentuk transparansi kami bahwa makanan yang dikonsumsi warga binaan telah melalui kontrol kesehatan yang ketat. Dapur Lapas Atambua kini bukan sekadar tempat memasak, tetapi merupakan fasilitas yang terstandarisasi, mulai dari ketersediaan air bersih, teknik penyimpanan bahan makanan, hingga proses penyajian yang higienis sesuai variasi menu yang diatur secara detail dalam siklus menu 10 hari," kata Yosef.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan warga binaan, Anton Hoar, yang bertugas di dapur mengaku lebih termotivasi. "Kami diajarkan untuk memperlakukan bahan makanan dengan hormat dan bersih. Dengan adanya sertifikat ini, kami jadi lebih percaya diri bahwa masakan yang kami siapkan untuk teman-teman di dalam blok adalah masakan yang sehat, layak, dan tidak sembarangan. Kami juga merasa lebih nyaman bekerja di lingkungan dapur yang sudah diakui standar kesehatannya oleh Dinas Kesehatan," ujar Anton.

Keberhasilan ini juga disambut baik oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Atambua, Bambang Hendra Setyawan. Menurutnya, aspek pangan adalah hak dasar yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Berdasarkan data per 16 Maret 2026, jumlah populasi di Lapas Atambua tercatat sebanyak 222 orang.

"Angka 222 jiwa bukanlah jumlah yang sedikit. Jika terjadi kontaminasi zat berbahaya atau asupan gizi yang buruk karena pengolahan yang tidak higienis, ratusan warga binaan bisa jatuh sakit secara massal. Ini tentu akan menjadi risiko besar bagi kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, SLHS ini menjadi tameng pelindung bagi kami," kata Hendra.

Lebih lanjut, Kalapas mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas layanan ini akan terus berlanjut. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan rencana renovasi besar-besaran untuk area dapur. "Dapur kami sedang menunggu proses renovasi dengan estimasi biaya mencapai Rp 200 juta. Tujuannya agar fasilitas fisik dapur semakin modern dan mendukung standar zero halinar serta kesehatan lingkungan yang lebih optimal," ucap Hendra.