RRI.CO.ID, Malaka - Badan pengawasan pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka menyoroti 610 nama pemilih yang terdaftar namun keberadaannya tak diketahui. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah seperti dugaan pencoblosan ganda.

Hal ini diungkapkan Kepala Devisi Humas, Hukum dan Partisipasi Masyarakat, Hilarius B. Suri, dalam kunjungan kelembagaan ke Sekretariat DPD Partai NasDem. Kunjungan silaturahmi tersebut sebagai agenda Bawaslu untuk menyambangi setiap parpol di Kabupaten Malaka guna mempererat hubungan kelembagaan dengan partai politik sekaligus dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu 2029.

Dalam pertemuan tersebut membahas terkait persoalan data pemilih. Hila mengungkapkan adanya sekitar 610 nama pemilih yang terterdaftar namun keberadaannya tidak diketahui. Kondisi ini berpeluang menimbulkan masalah seperti dugaan pencoblosan ganda. Oleh karenanya, diperlukan regulasi dan pendataan yang lebih akurat serta kolaborasi antara parpol, Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah melalui dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menyinkronkan data pemilih, termasuk pemilih pemula.

"Ada nama pemilih yang tak dikenal dan tidak diketahui keberadaannya, setelah kita cek ada sekitar 610 peserta pemilih nama ada tapi orangnya tidak ada. Mungkin saja orang yang terdata ini sudah meninggal dunia atau memang pergi merantau dan sudah menetap di daerah lain. Ini juga butuh kolaborasi dan dukung bersama dari parpol," kata Hilarius B. Suri, Kepala Devisi Humas, Hukum dan Partisipasi Masyarakat. Sabtu 28 Februari 2026.

Lebih lanjut dikatakan Hila Suri, kolaborasi antara Bawaslu dan partai politik sangat penting, terutama dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Ia menekankan pentingnya edukasi bagi kader partai dan pemilih pemula agar memahami dasar-dasar pelanggaran politik serta menggunakan hak pilih secara sadar dan bertanggung jawab. Pencegahan sejak awal, menurutnya, merupakan bagian dari merawat demokrasi agar tetap sehat.

Kunjungan Bawaslu Malaka ke Sekretariat DPD Partai NasDem merupakan kunjungan yang pertama Bawaslu ke seluruh partai politik di Kabupaten Malaka di awal tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu ingin menyampaikan hal yang sama kepada setiap parpol terkait persiapan menghadapi Pemilu 2029, sekaligus membuka ruang diskusi dan evaluasi bersama.

Ketua DPD Partai NasDem Malaka, Felix Bere Nahak, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut

sudah meluangkan waktu bersama-sama di sekretariat ia menilai langkah sebagai bentuk keterbukaan Bawaslu terhadap Parpol. Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU memiliki peran terhormat karena mengawal seluruh proses demokrasi hingga melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik bagi daerah dan bangsa.

"Lembaga penyelenggara ini sangat terhormat. Karena pekerjaan ya adalah mengawal dan mengawasi pemilu ini hingga menghasilkan pemimpin-pemimpin hebat. Tanpa kedua lembaga ini pasti tidak akan terjadi yang namanya pemilu," ucap FBN sapaan akrab yang dikenal ini.

Sementara itu, Sekretaris NasDem Malaka, Fredrikus Seran, menekankan pentingnya akurasi data pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ia mengusulkan agar jumlah pemilih terbaru dikaji secara cermat karena dapat berdampak pada pembagian daerah pemilihan (dapil) dan penambahan kuota kursi DPRD, dari 25 menjadi 30 kursi.

NasDem, ujarnya, siap membantu mengawal dan mengawasi persoalan data pemilih demi terciptanya pemilu yang lebih berkualitas dan transparan. (AS)