RRI.CO.ID,Atambua - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)-NTT Petronela Sau Naikofi,S.E menyampaikan HWDI memainkan peran penting dalam mendorong akses layanan publik yang ramah disabilitas.

"Melalui advokasi,audit sosial,dan kemitraan strategis, HWDI terus memperjuangkan hak-hak kelompok disabilitas agar dapat mengakses hak-hak dasar dengan setara dan bermartabat," ucapnya kepada rri.co.id,Sabtu 18 Juli 2026.

Berdasarkan hasil audit sosial dan survei lapangan yang dilakukan oleh HWDI NTT bersama berbagai mitra, didapati masih banyak fasilitas dan layanan publik yang belum memadai.

"Ketiadaan jalur khusus yang aksesibel,masih minimnya pemahaman petugas pelayanan publik serta kurangnya fasilitas juru bahasa isyarat bagi warga disabilitas," tutur Petronela.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, HWDI NTT terus mengambil langkah strategis guna memastikan pembangunan sosial dan pemenuhan hak disabilitas di wilayah NTT dapat terpenuhi.

"Melakukan audit fasilitas serta menyampaikan data temuan lapangan,juga membangun kolaborasi dengan lembaga pengawas seperti Ombudsman RI perwakilan NTT untuk mendorong implementasi UU penyandang disabilitas," katanya.

Petronela mengharapkan agar kelompok disabilitas dapat mengakses hak-hak dasar secara setara dan bermartabat. Melalui peningkatan fasilitas serta layanan publik yang ramah disabilitas.

’’Peningkatan fasilitas sangat krusial agar kelompok disabilitas dapat berpartisipasi penuh dan mandiri dalam berbagai sektor kehidupan,baik di tingkat provinsi maupun di wilayah NTT umumnya,’’ucapnya diakhir perbincangan.