Vokasi Inklusif, Kunci Kebijakan Berkeadilan Bagi Perempuan NTT

RRI.CO.ID,Atambua - Mendorong arah kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi inklusif, guna menciptakan tenaga kerja perempuan berkompeten. Demikian salah satu fokus utama Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP) Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

"Berpusat pada kesetaraan akses, pemenuhan hak, dan proteksi kelompok marginal. Itulah fokus utama Pengarusutamaan Gender (PUG) dari kami," ujar Ir. Filpin Taneo Therik, Wakil Direktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan (SSP) Soe, kepada rri.co.id, Senin 8 Juni 2026.

Menurut Filpin Taneo Therik pihaknya secara konsisten, menekankan pentingnya penguatan ekosistem yang aman dan adil bagi perempuan. Serta kelompok rentan sebagai fondasi utama sebelum mereka masuk ke dunia kerja.

‘’Vokasi tidak sekadar menjadi alat transfer keterampilan teknis (hard skills), melainkan sebuah proses pemberdayaan menyeluruh yang memandirikan kelompok rentan secara ekonomi sekaligus memulihkan kedaulatan hak asasi mereka,’’ ucapnya.

Lanjut Filpin, program PUG yang dicanangkan lembaga itu juga menekankan pada kesetaraan akses ekonomi dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. "Ini untuk memastikan kelompok marjinal mendapatkan pelatihan, keterampilan teknologi dan peluang usaha bernilai tinggi tanpa diskriminasi."

Pemberdayaan Berbasis Potensi Lokal yang diusung Yayasan dimaksud berfokus juga pada pemanfaatan komoditas unggulan pangan lokal melalui pelatihan kerja terarah. "Kami coba maksimalkan potensi daerah yang ada untuk kesejahteraan perempuan," katanya.

"Strategi ini dirancang khusus untuk membangun kemandirian finansial masyarakat dampingan. Prioritas utama kami pada perempuan marginal yang rentan secara ekonomi dan sosial di wilayah Timor Tengah Selatan (TTS), umumnya di Propinsi NTT," tuturnya.

Filpin Taneo Terik menegaskan bahwa, penciptaan lingkungan kerja yang aman di TTS harus mencakup proteksi dari perdagangan orang dan pemulihan bagi penyintas kekerasan melalui integrasi keterampilan. "Pendekatan integratif ini memastikan penyintas tidak hanya aman dari bahaya, tetapi juga mandiri secara finansial."

Advokasi hak kontrol dan posisi strategis perempuan merupakan upaya mendesak agar perempuan tidak hanya menjadi pekerja tingkat bawah. melainkan memiliki kapasitas dan akses penuh dalam pengambilan keputusan.

Langkah ini krusial untuk menghapus diskriminasi dan memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif serta berkeadilan gender di berbagai sektor. Dengan mendorong perempuan ke posisi strategis, dalam menentukan arah kebijakan demi kepentingan perlindungan perempuan berkelanjutan.

"Kemudian kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga formal maupun non-formal akan jauh lebih berpihak pada perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak. Ketika perempuan memiliki hak kontrol penuh, mereka mampu memutus rantai marginalisasi ekonomi dan memitigasi risiko eksploitasi kerja kasar migran,’’ ucapnya mengakhiri perbincangan.