KBRN Alor : Dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor -NTT dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025, Penjabat Bupati Alor Zet Sony Libing menyebut kasus korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang melibatkan kepala dan bendahara Puskesmas Apui 2024 Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor menjadi contoh kasus yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Zet Sony Libing mengatakan, melalui kasus tersebut semua pihak harus turut mengawasi pengelolaan dana di sektor lainya seperti sekolah dan pengelolaan dana desa.

"Banyak hal yang harus diperhatikan, jika semua diangkat maka nanti akan bergema di mana-mana, " ucap Sony Libing, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut Ia mengatakan, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendapatkan perintah dari Presiden Republik Indonesia untuk turut memeriksa pengelolan dana desa sehingga pengawasan dana di daerah semakin ketat.

"Selamat ini yang periksa hanya jaksa dan polisi tetapi sekarang KPK juga sudah diperintahkan untuk memeriksa dana desa, " ujarnya.

Sony Libing memerintah semu pihak harus memperhatikan pengunaan dana dari berbagai sektor agar tidak menimbulkan permasalahan yang sama seperti kasus Puskesmas Apui.