RRI.CO.ID, Way Kanan - Dinas Perdagangan Kabupaten Way Kanan bersama DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat dan para pengecer BBM guna membahas kendala distribusi BBM bersubsidi di daerah setempat.

Dalam rapat tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite, khususnya di wilayah yang jauh dari SPBU seperti Kecamatan Negeri Besar, Negara Batin, Pakuan Ratu, Kasui, dan Rebang Tangkas.

Kepala Dinas Perindag Way Kanan, Riva Adi Candra, menjelaskan bahwa saat ini BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2023.

Regulasi tersebut mengatur penerbitan rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu dan BBM khusus penugasan melalui aplikasi XStar.

“Rapat ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya peningkatan sosialisasi penggunaan aplikasi XStar dan pendampingan proses pendaftaran masyarakat,” ujar Riva Adi Chandra.

Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD juga akan mengkaji solusi bagi pengecer BBM melalui penguatan peran subpenyalur di wilayah yang belum terjangkau SPBU.

Sementara itu, masyarakat mengaku selama ini masih bergantung pada pengecer BBM untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-hari. Namun saat ini para pengecer kesulitan mendapatkan pasokan BBM bersubsidi dari SPBU terdekat.

Para pengecer juga berharap adanya kebijakan yang memberikan ruang usaha secara tertib dengan mekanisme distribusi yang jelas dan sesuai aturan.

Ketua DPRD Way Kanan, Rial Kalbadi, mengatakan DPRD berkomitmen menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha agar distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan baik.

“Distribusi BBM bersubsidi harus berjalan adil, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Rial Kalbadi.

RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Way Kanan dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas TPHP, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, serta perwakilan Dinas Kesehatan.