RRI.CO.ID, Bandarlampung - Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah, menyatakan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Hal itu disampaikan dalam pernyataannya di Sekretariat Bersama DPP PWDPI, Bandar Lampung.

Menurutnya, pers memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Namun hingga saat ini, insan pers dinilai belum mendapatkan perhatian yang memadai terkait kesejahteraan dan perlindungan profesi.

Ia mengatakan wartawan bekerja tanpa mengenal waktu demi menyajikan informasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Meski demikian, banyak jurnalis yang masih menghadapi ketidakpastian penghasilan.

“Pers adalah garda terdepan pengawas pembangunan, mitra sekaligus pengontrol jalannya pemerintahan. Sudah saatnya negara memperhatikan nasib dan kesejahteraan wartawan,” ujar Nurullah, Jumat, 15 Mei 2026.

Dirinya menilai kesejahteraan jurnalis menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pers yang profesional, bersih, dan berintegritas. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, praktik penyimpangan seperti pemerasan maupun berita berbayar diharapkan dapat diminimalisasi.

Nurullah menegaskan perjuangan yang dilakukan PWDPI tidak hanya terkait kesejahteraan wartawan, tetapi juga penguatan etika profesi jurnalistik. Menurutnya, insan pers harus tetap independen dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota PWDPI agar selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Kepatuhan terhadap hukum dinilai penting untuk menjaga marwah profesi pers.

Selain itu, PWDPI berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan dan kesejahteraan wartawan. Dukungan tersebut dinilai penting demi terciptanya informasi yang akurat, transparan, dan mendukung pembangunan nasional.