RRI.CO.ID, Way Kanan - Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Blambangan Umpu.

Dalam forum yang digelar di Aula Kecamatan setempat, dia menyatakan perencanaan tahun ini harus menjadi jawaban nyata atas kebutuhan masyarakat, bukan sekadar agenda formalitas.

Forum strategis ini bertujuan merumuskan prioritas pembangunan yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan tahun 2027, sekaligus bagian dari implementasi RPJMD 2025–2029.

“Musrenbang bukan sekadar formalitas, tetapi wadah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat kecamatan dan kampung,” kata Machiavelli, Selasa, 10 Februari 2026.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengusung tema besar untuk tahun 2027, yakni “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Didukung Konektivitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Berkelanjutan.” 

Dalam kesempatan tersebut, Machiavelli membeberkan evaluasi Indeks Desa (ID) tahun 2025 di Kecamatan Blambangan Umpu. Tercatat, rata-rata ID kecamatan berada di angka 72,63, masih di bawah rata-rata kabupaten sebesar 77,53.

Meski demikian, terdapat tren positif pada status desa. Dari 12 kampung, 3 berstatus Mandiri (tertinggi diraih Kampung Bumi Baru dan Umpu Bhakti), 6 berstatus Maju, dan 3 berstatus Berkembang.

“Capaian ini positif, namun kita butuh kerja keras agar Blambangan Umpu melampaui rata-rata kabupaten. Sektor layanan dasar sudah baik, tapi aspek aksesibilitas masih menjadi tantangan serius,” jelasnya.

Menyikapi tantangan ekonomi, sekda menginstruksikan camat dan kepala kampung untuk berhenti menjual bahan mentah. Ia mendorong optimalisasi dana desa untuk hilirisasi produk pertanian dan penguatan UMKM.

“Jangan hanya menjual bahan mentah. Hilirisasi adalah kunci meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mendorong kenaikan status kampung,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi bencana hidrometeorologi, terutama banjir. Aparatur kampung diminta aktif melakukan normalisasi drainase, mengoptimalkan embung, serta menggalakkan penghijauan.

Menutup arahannya, Sekda mengakui adanya tantangan finansial daerah pada tahun 2026 akibat penurunan dana transfer dari pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan inovatif dalam mengelola anggaran.

“Keterbatasan anggaran menuntut kita lebih selektif, inovatif, dan kolaboratif agar pembangunan tetap berjalan menuju Way Kanan yang mandiri dan sejahtera,” katanya, mengakhiri.