RRI.CO.ID, Way Kanan:Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah memperketat aturan ruang digital dengan mewajibkan Platform Digital melakukan Verifikasi Usia bagi penggunanya. Aturan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah krusial untuk melindungi anak-anak dari konten dewasa dan kecanduan digital.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai kebijakan verifikasi usia tersebut:
1. Mengapa Verifikasi Usia Diwajibkan?
Aturan ini lahir sebagai respon terhadap meningkatnya risiko keamanan bagi anak-anak di dunia maya:
- Perlindungan Konten: Memastikan anak di bawah umur tidak terpapar konten kekerasan, pornografi, atau perjudian.
- Keamanan Data: Membatasi pengambilan data pribadi anak oleh algoritma iklan tanpa izin orang tua.
- Kesehatan Mental: Mengurangi risiko perundungan siber (cyberbullying) dan kecanduan media sosial.
2. Platform Apa Saja yang Terdampak?
Kebijakan ini menyasar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki fitur interaksi sosial atau konten hiburan, antara lain:
- Media Sosial: Instagram, TikTok, Facebook, dan X.
- Platform Streaming: YouTube, Netflix, dan layanan VOD lainnya.
- Online Games: Semua platform gaming yang memiliki fitur transaksi atau interaksi pemain.
- E-commerce: Terutama untuk kategori produk dewasa (rokok, alkohol, atau produk khusus 18+).
3. Cara Verifikasi yang Akan Diterapkan
Platform digital kini didorong untuk menggunakan metode yang lebih akurat daripada sekadar memasukkan tanggal lahir:
- Integrasi Identitas Resmi: Penggunaan NIK atau data kependudukan secara aman.
- Teknologi AI: Penggunaan facial estimation (estimasi wajah) berbasis AI untuk menebak usia pengguna.
- Metode Perbankan: Verifikasi melalui kepemilikan kartu kredit atau kartu debit orang tua.
Penting untuk Diketahui: Platform yang gagal menerapkan sistem verifikasi usia yang memadai terancam sanksi administratif, mulai dari teguran, denda, hingga pemutusan akses (blokir) di Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....